Nakes Belum Merata di Jawa Barat, Ini Kata Pemprov dan IDI...

INILAHKORAN, Bandung – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Siska Gerfianti tidak menampik bahwa tenaga kesehatan (Nakes), khususnya dokter masih belum merata di Provinsi Jawa Barat.

Dia mengatakan, salah satu penyebab kurang meratanya Nakes adalah karena jumlah SDM dokter yang belum cukup banyak. Mengingat masa pendidikan kedokteran diakuinya cukup lama, terlebih untuk menjadi spesialis. Belum lagi fakultas kedokteran dari universitas memiliki kuota yang terbatas untuk menampung mahasiswa.

Maka dari itu Siska merasa bersyukur, lantaran telah ada empat universitas lagi di Jawa Barat yang telah membuka fakultas kedokteran. Dia berharap, dengan adanya tambahan ini dapat menunjang kebutuhan dokter di Jabar.

“Secara pendidikan, dokter relatif lebih lama, apalagi spesialis. Alhamdulillah kita ada penambahan empat universitas yang akan membuka fakultas kedokteran. IPB, UPI, Unpar dan President University di Jababeka. Ini kita harapkan bisa menambah jumlah dokter.

Sementara Ketua IDI Jawa Barat Eka Mulyana memaparkan, saat ini ada sekitar 25 ribu dokter di 27 kota/kabupaten. Namun jumlah tersebut tersebar tidak merata, dimana mayoritas dokter paling banyak di Jabar bagian utara seperti Karawang, Depok, Bekasi dan Bogor. Sementara di wilayah selatan seperti Banjar dan Ciamis kata dia, hanya ada sekitar 100-an orang.

“Anggota IDI Jabar 25 ribu dokter. Tapi lebih banyak di bagian utara Jawa Barat. Itu ribuan dokter. Tapi di selatan, seperti Banjar, Ciamis sekitar 100-2022. Kelihatan jomplang. Itu PR kita bersama. Kami mendukung Pemprov untuk melakukan pemerataan distribusi dokter,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi bersama beberapa instansi seperti Kemendagri, Kemenkes, Kemendikti dan KemenPAN RB agar dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dokter atau Nakes, supaya mau bertugas di kawasan terpencil.

“Kemarin kami ikut rapat koordinasi multi instansi. Kami sampaikan, supaya ada peran Kemendagri untuk mendorong Pemda kota/kabupaten, bagaimana supaya Nakes ini mau bertugas kesana,” ucapnya.

Supaya Nakes tersebut mau bertugas di daerah kata Eka, pemerintah pun harus mau memfasilitasinya yaitu dengan membangun sarana prasarana pendukung seperti jalan. Sehingga para Nakes merasa nyaman, meski harus bertugas di pelosok.

“Infrastrukturnya, aksesnya (harus dibenahi). Jangankan di luar Jawa. Di Jawa Barat saja ada dari selatan, ibu hamil harus sekian jam (perjalanan) supaya bisa ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi inii tidak hanya PR Pemda saja, IDI saja, tapi semua ikut kolaborasi. Supaya tenaga kesehatan, tidak hanya dokter bisa lebih merata,” tutupnya. (Yuliantono)