Nilai Pemda Lalai, Yusfitriadi Desak TPA Galuga Ditutup dan Sampah Diselesaikan di Tingkat Desa

INILAHKORAN, Bogor - Sudah tiga kali terjadi orang yang tertimbun di 'gunung' sampah Tempat Pembuangan Akhir TPA Galuga baik meninggal dunia maupun terluka. Pemerintahan daerah maupun pusat dianggap lalai oleh pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi.

"longsor di TPA Galuga, Cibungbulang dan menelan korban jiwa bukan kali pertama terjadi, namun peristiwa naas tersebut tidak pernah dijadikan pelajaran berharga oleh pemerintah daerah maupun pemerintah  pusat. Mereka saya anggap lalai," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Rabu 13 Agustus 2025.

Yusfitriadi menyebutkan, bencana longsor TPA Galuga yang diakibatkan oleh menggunungnya sampah sudah diprediksi banyak pihak. 

Sehingga seharusnya TPA Galuga yang diartikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah harusmya tidak boleh ada.

"Kecuali TPA yang diartikan sebagai Tempat Permrosesan Akhir Sampah, Namun realitasnya hampir diseluruh indonesia tidak ada TPA yang dijadikan Tempat Pemrosesan Akhir sampah," sebutnya.

Sebagai, tempat pembuangan akhir sampah, maka semakin lama semakin menggunung, hingga tinggal menunggu berbagai musibah datang. 

"Bencana longsor hanya bagian kecil dari musibah. Lalu ada bencana lainnya yaitu penyebaran penyakit, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Dalam berbagai kajian hal itu sebenarnya sudah diungkapkan, namun pemerintah tidak berusaha keras untuk mencari solusi agar sampah tidak diamgkut ke TPA Galuga tersebut, bahkan terlalu nyaman dengan praktek open dumping yang selama ini dilakukan," tuturnya.

Kang Yus pun memyayangkan lemahnya respon pemerintah atas 'timbulnya' korban jiwa di TPA Galuga, bisa jadi hanya sekedar respon sesaat, lalu pembuangan sampah tetap dilajutkan ke TPA Galuga tersebut.

"Oleh karena itu saya mendorong pemeritah daerah segera menata sampah secara parsial, artinya sampah tidak diangkut dan dibuang sampai ke TPA, namun sampah ditangani sampai di tingkat desa atau di tingkat produsen sampah seperti habis di pasar, habis di hotel dan habis di restoran," paparnya. 

Ia menyakini, pemerintahan daerah mempunyai kekuatan untuk melakukan semua itu asalkan mempunyai niat baik politik.

"Tentu sulit mengawalinya, namun harus dulakukan. Kekuatan besar pemerintah diantaranya, kekuatan regulasi, kekuatan struktu pemerintah dan kekuatan kelembagaan mitra pemeruntah. Sehingga ketika ketiga kekuatan pemerimtah tersebut bisa dikomsolidasikan untuk penanganan sampah, maka mungkin akan sampai, dimana TPA Galuga sudah tidak dibutuhkan lagi," tukasnya.