Ombudsman Apresiasi Gerak Cepat Disdik Jabar Tangani Laporan PPDB 2024

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mengapresiasi gerak cepat Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, dalam menangani laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Ombudsman Apresiasi Gerak Cepat Disdik Jabar Tangani Laporan PPDB 2024

INILAHKORAN, Bandung - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mengapresiasi gerak cepat Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, dalam menangani laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Delapan laporan masyarakat ke Ombudsman terkait PPDB 2024, langsung direspon Disdik Jabar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jabar Dan Satriana mengatakan, selama PPDB 2024, pihaknya menerima langsung enam laporan dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan domisili dan dua dugaan jumlah kuota yang diumumkan tidak sesuai dengan data Dapodik.

Dan mencontohkan, laporan dugaan penggunaan dokumen adminduk ditujukan pada besarnya jumlah calon peserta didik yang jaraknya dekat, dilaporkan di Kabupaten Garut. Sedangkan dugaan calon peserta didik atau keluarga yang berdomisili alamat yang tercantum dalam dokumen kartu keluarga bukan rumah tempat tinggal banyak ditujukan terhadap sekolah di Kota Bandung.

Baca Juga : Sekda Jabar: Selesaikan PR Jabar dengan Prinsip Sabilulungan

Dia mengatakan, kunjungan lainnya pun dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Purwakarta. Kunjungan dilakukan bukan ke sekolah yang dilaporkan, melainkan untuk memeriksa pelaksanaan PPDB di beberapa beberapa daerah.

"Selain menerima laporan langsung, Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat juga memantau keluhan masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan dan media sosial, di antaranya mencatat lebih dari 150 keluhan masyarakat yang sebagian besar terkait dengan gangguan TIK aplikasi PPDB," ujar Dan baru-baru ini.

Di sisi lain kata dia, apresiasi perlu diberikan kepada Disdik Jabar yang melakukan tindakan perbaikan dan segera memberikan solusi pendaftaran dengan bantuan operator sekolah. Namun evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PPDB perlu dilakukan, karena gangguan teknis seperti ini seharusnya dapat diantisipasi lebih baik lagi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan hasil analisa data potensi calon peserta didik setiap Tahun Ajaran Baru.

Baca Juga : Pemprov Jabar Bakal Beri Target Progresif ke Kabupaten/Kota, Optimalkan Indikator Makro Pembangunan

"Adapun tindaklanjut terhadap laporan tersebut adalah mengutamakan penyelesaian masalah dengan pendekatan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). Seluruh laporan yang diterima dan catat, kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar calon peserta segera dapat memperoleh penyelesaian laporan yang cepat dan tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ucapnya.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti