Ono Surono Dukung Pilkades Digital di Indramayu, Potensi Sengketa Harus Bisa Ditangani

INILAHKORAN.ID- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penuh rencana pelaksanaan Pilkades Digital di 139 desa, Kabupaten Indramayu pada 10 Desember 2025 mendatang.

Menurutnya, pilot project Pilkades digital tersebut harus diapresiasi. Meski hanya dilakukan di 139 tempat pemungutan suara (TPS) pada 139 desa, dari total sekitar 1.400 TPS.

"Kita apresiasi langkah pemerintah, bagaimana melakukan penghematan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting (digital)," ujar Ono dikutip Rabu 3 Desember 2025.

Dia melanjutkan, meski dengan skema Pilkades digital, dirinya juga menekankan proses langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) juga jujur dan adil (Jurdil) harus diperhatikan.

"Itu harus terjaga dengan baik. Harus benar-benar dipastikan bisa berjalan baik. Sehingga mudah-mudahan pilot project-nya berjalan dengan baik," ucapnya.

Dengan adanya Pilkades digital ini sambung Ono, membuka harapan bahwa Pemilu seperti pemilihan presiden, legislatif hingga kepala daerah juga dapat dilakukan secara digital.
 
"Ini bisa diadopsi kalau ini bisa berjalan baik," katanya.

Terlepas dari itu, untuk Pilkades digital di Indramayu diharapkannya dapat disosialisasikan secara baik, supaya masyarakat dapat mengimplementasikannya.

Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa di Pilkades kata Ono, skemanya juga harus jelas. Khususnya bila terjadi di TPS yang menggunakan digital.

Jangan sampai kata dia, muncul masalah dengan diimplementasikannya pemilihan secara digital ini.

"Mekanisme mengajukan keberatan seperti apa. Ini harus terfasilitasi dan sistem ini harus memberikan informasi dan data valid apabila di kemudian hari ada sengketa," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Ade Afriandi menuturkan, seiring dengan adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan arahan Gubernur Dedi Mulyadi, ada satu TPS di tiap desa dalam Pilkades Indramayu yang dilakukan secara digital pada 10 Desember mendatang.

"Kita sepakati dengan Bupati Indramayu, dari 139 desa. 1 TPS (digital), 1 desa," ujar Ade saat dihubungi INILAH, Minggu 30 November 2025.

Dia melanjutkan, tahapan pra Pilkades khususnya secara digital telah selesai dilakukan. Mulai dari penghimpunan data daftar pemilih, sosialisasi implementasi Pilkades digital, pelatihan hingga penggunaan satu platform yang disewa dari vendor untuk kebutuhan pendataan dan sosialisasi.

"Jadi website ini bisa menayangkan data penduduk, juga bisa kami tambahkan sosialisasi bakal calon. Siap Desa (aplikasi) ini kami kerjasama, sewa fasilitas," ucapnya.

Lebih lanjut Ade mengatakan, dalam Pilkades atau pemilihan kuwu (Pilwu) secara digital di 139 TPS tersebut, mekanisme konvensional masih tetap dilakukan.

Masyarakat tetap mendapatkan undangan untuk datang ke TPS untuk scan barcode, yang isinya data pemilih. Saat itu, panitia pemilihan akan melakukan pencocokan sebelum pencoblosan secara digital.

"Jadi kami juga menggabungkan dengan kearifan lokal. Artinya tetap ada surat undangan untuk pemilih," katanya.

Disinggung mengenai jumlah pemilih yang akan mengikuti pemungutan suara di 139 TPS secara digital, Ade mengaku pihaknya masih belum mendapatkan data pasti.

"Di awal Desember ini akan ditetapkan daftar pemilih sementara. Kami belum dapat tembusan dari panitia, hasil penetapan daftar pemilih sementara. Kalau lokasi TPs digital, kami baru dapatkan minggu kemarin," ucapnya.

Terkait biaya yang dikucurkan Pemprov Jabar melalui DPMPD untuk pelaksanaan Pilkades digitak di Indramayu ini, Ade mengaku jumlah mencapai Rp750 juta.

Alokasinya untuk di 139 TPS dalam 139 desa yang melaksanakan Pilkades Indramayu dan sembilan TPS di sembilan desa, Kabupaten Karawang.

Sebab kata Ade, ada sembilan desa di Kabupaten Karawang juga akan melaksanakan Pilkades pada 28 Desember 2025 mendatang.

"Jadi total akhirnya 148 desa. Uang Rp750 juta kami persiapkan, untuk pertama, sosialisasi. Kemudian untuk sewa fasilitas. Fasilitas pra Pilkades dengan pemungutan suara," tandasnya. ***