Ono Surono Soroti Konektivitas Jalan hingga Ekonomi Rakyat di Musrenbang Jabar 2026

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan sejumlah prioritas pembangunan daerah dalam Musrenbang Jabar 2026 untuk Pembangunan 2027.

Forum yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026) itu menyoroti pentingnya pembangunan yang terintegrasi dari infrastruktur hingga sektor ekonomi dan sosial.

Ono Surono menekankan, konektivitas jalan masih menjadi fokus utama pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada jalan provinsi atau nasional, melainkan harus menyentuh hingga tingkat desa.

“Prioritas pembangunan di Jawa Barat yang masih fokus terkait dengan konektivitas, terutama terkait dengan jalan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, konektivitas tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan infrastruktur seperti penerangan jalan umum (PJU) hingga marka jalan.

“Jalan dengan berbagai macam, kelengkapannya, termasuk dengan PJU,” katanya.

Lebih jauh, Ono menekankan pentingnya integrasi lintas kewenangan, termasuk jalan kabupaten dan desa, agar tidak terjadi keterputusan akses.

“Kita dorong juga konektivitas itu juga sampai merambah, ke jalan yang merupakan kewenangan kabupaten dan juga kewenangan desa. Sehingga konektivitas itu tidak terputus dari mulai jalan usaha tani, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional,” ungkapnya.

Selain infrastruktur, DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya intervensi serius di sektor ekonomi, terutama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Yang kedua, tadi kita juga mendengar bahwa sudah saatnya Pemprov Jawa Barat beserta kabupaten/kota untuk mengurusi terkait dengan masalah ekonomi,” ucap Ono.

Dia menegaskan, program yang dijalankan harus berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Bagaimana pengangguran harus diatasi, bagaimana kemiskinan harus diatasi dengan mendorong program-program yang langsung menyentuh ekonomi rakyat,” katanya.

Di sektor sosial, Ono menyinggung perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan BPJS Kesehatan yang berdampak pada daerah.

“Yang ketiga, di bidang sosial. Dengan kebijakan pemerintah pusat yang memutus peserta BPJS yang JKN, itu di mana tidak dianggarkan lagi oleh APBN,” ujarnya.

Dia menyebut, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Artinya Pemprov dan Pemkot/Pemkab itu langsung bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk membiayai secara langsung warga masyarakat yang sakit, yang tidak mampu,” jelasnya.

Ono menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan APBD Jawa Barat 2027, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi yang dinilai belum sepenuhnya pulih.

“Tapi intinya APBD Provinsi Jawa Barat 2027 nanti untuk bisa mendorong bagaimana kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja bisa tetap tangani dengan baik,” pungkasnya.