Pansus Ranperda Pendidikan Hampir Setengah Jalan, Yomanius Dorong Reaktivasi SPP

INILAHKORAN.ID - Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRD Jabar masih menggodok Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, sejauh ini dari sekitar 70 pasal, baru 25 pasal yang rampung dibahas dalam draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Yomanius mengakui, progres pembahasan tersebut masih menyisakan pekerjaan cukup panjang. Dia berharap, penyusunan regulasi itu bisa dituntaskan sebelum pergantian tahun, agar tidak berlanjut ke tahun berikutnya.

"Belum. Draf terakhir kita baru bahas di pasal 25 dari sekitar 70 pasal ya. Tapi kita berharap tidak nyeberang tahun, karena kalau nyebrang tahun repot juga ini," ujar Yomanius, Minggu (15/11/2026).

Terkait wacana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jabar, di mana turut masuk dalam pembahasan Pansus XIV, Yomanius berharap reaktivasi tersebut dapat terealisasi.

Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal Pemprov Jabar saat ini kata dia, kontribusi masyarakat didorong untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun ia menekankan, harus dengan regulasi yang jelas.

Yomanius menilai, kemampuan fiskal daerah yang semakin terbatas perlu menjadi pertimbangan dalam mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK negeri.

"Ya, kalau saya sih mestinya melakukan begitu, karena kita terhimpit oleh kapasitas fiskal yang kecil gitu ya, yang semakin melemah," ucapnya.

Skemanya kata dia, tak harus berupa SPP dalam membuka ruang partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Terpenting adalah tersedianya payung hukum yang mengatur mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat. Sehingga, partisipasi orang tua siswa tidak berubah menjadi pungutan liar (pungli) yang membebani peserta didik.

"Kalau saya sih, ingin cobalah Pemprov itu me-reaktivasi sumbangan dari masyarakat, apakah namanya nanti SPP atau apapun namanya, tapi itu kemudian dilakukan regulatif, artinya tidak ada celah pungli," tegasnya.

Wacana reaktivasi SPP SMA dan SMK negeri di Jabar sebelumnya mencuat dalam pembahasan pembentukan Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan pada Juli 2026.

Dalam pembahasan awal tersebut, Yomanius mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Saat itu, kebutuhan biaya pendidikan yang dinilai ideal mencapai sekitar Rp4,5 juta per siswa setiap tahun. Namun, kemampuan dukungan pemerintah disebut baru berada di kisaran 40 persen atau sekitar Rp1,6 juta per siswa per tahun.

Kesenjangan tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi tenaga pendidik, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Dalam gagasan awal yang pernah disampaikan Yomanius, reaktivasi SPP juga diarahkan menggunakan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5 diusulkan tetap dibebaskan dari pungutan. Sementara itu, kontribusi bagi keluarga pada desil 6 hingga desil 10 dirancang secara bertingkat sesuai kemampuan ekonominya.