Kejar Payung Hukum Kuat, DPRD Jabar Gandeng Kementerian Kebudayaan

INILAHKORAN.ID - DPRD Provinsi Jawa Barat mempertegas arah kebijakan pemajuan kebudayaan, dengan menempuh langkah strategis ke tingkat pusat.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) XII, DPRD Jabar melakukan konsultasi dan sinkronisasi regulasi ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Langkah ini diambil, untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan yang tengah dibahas memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dengan kekayaan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, harmonisasi kebijakan dinilai krusial agar implementasinya tidak tumpang tindih dan lebih berdampak.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa menegaskan pentingnya arahan dari pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan daerah yang sejalan dengan regulasi nasional.

"Arah kebijakan tentang kebudayaan ini tidak terlepas dari kewenangan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan pun berperan penting mengenai peraturan dan perundang-undangannya untuk diadaptasikan di Jawa Barat," ujar Buky baru-baru ini.

Menurutnya, keselarasan tersebut akan menjadi fondasi kuat agar program pemajuan kebudayaan di Jawa Barat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Selain sinkronisasi regulasi, DPRD Jabar juga mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor kebudayaan secara merata, sehingga potensi yang dimiliki tiap daerah dapat berkembang optimal.

“Jawa Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi budaya tersebut dapat terus dilestarikan sekaligus dikembangkan,” ucapnya.

Ketua Pansus XII DPRD Jabar, Ahab Sihabudin menambahkan, kebudayaan harus ditempatkan sebagai elemen utama dalam pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap.

Ia menegaskan, melalui Ranperda ini pihaknya ingin memastikan keberpihakan kebijakan terhadap pelestarian dan pengembangan budaya semakin kuat, termasuk melalui dukungan pemerintah pusat.

“Kami berharap Kementerian Kebudayaan dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah,” tandasnya.***