Pasar Domestik Dibanjiri Produk Impor Murah, DPR Desak Modernisasi

INILAHKORAN.ID – Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperkuat sistem pengamanan pasar dalam negeri. 

Langkah ini dinilai mendesak guna melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari derasnya gempuran produk impor.

Dikutip dari Antara, Jumat (17/7/2026), anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti nasib para pelaku UMKM khususnya di sektor konveksi dan tekstil yang kini tengah menghadapi tekanan berat. 

Mereka kesulitan bersaing di pasar domestik bukan karena kalah saing secara kualitas, melainkan karena membanjirnya produk impor dengan harga yang jauh lebih murah.

“Persoalannya bukan karena kualitas produk UMKM kalah bersaing, tetapi karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga yang jauh lebih murah,” tegas Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kemendag dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (16/7/2026) malam.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa perlindungan pasar domestik harus menjadi prioritas utama. Selain memperketat pengawasan, Kemendag diminta memastikan instrumen perlindungan perdagangan berjalan efektif agar tidak mematikan industri nasional.

Dorong Modernisasi pasar Rakyat

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendorong Kemendag untuk menghadirkan program nyata yang langsung menyentuh para pedagang kecil di pasar rakyat.

Program seperti revitalisasi pasar tradisional, peningkatan kualitas fasilitas berdagang, hingga pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM perlu kembali diperkuat.

“Kementerian Perdagangan memegang peranan penting dalam membuka pasar-pasar baru dan meningkatkan perdagangan baik dalam maupun luar negeri, termasuk dalam konteks modernisasi pasar di dalam negeri,” ujar Herman.

Gencar Fasilitasi UMKM Tembus Ritel Modern dan Ekspor

Menanggapi berbagai desakan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah terus konsisten melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar ekspor serta masuk ke jaringan ritel modern, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Budi memaparkan, sepanjang tahun 2025 Kemendag telah memfasilitasi 100 UMKM siap ekspor dengan potensi transaksi mencapai 134 juta dolar AS (sekitar Rp2 triliun). Tren positif ini berlanjut pada periode Januari-Mei 2026, di mana nilai transaksi ekspor UMKM binaan telah menyentuh angka 193 juta dolar AS.

Menariknya, sekitar 70 persen pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut merupakan eksportir baru. Seluruh proses pencocokan bisnis (business matching) juga dilakukan secara daring guna menekan biaya operasional dan menjaga efisiensi anggaran negara.

"Sebenarnya kita terus melakukan pembinaan ke UMKM untuk ekspor dan juga kemitraan untuk di dalam negeri. Jadi kalau tadi disampaikan kita seolah-olah tidak bersentuhan dengan UMKM, sebenarnya kita banyak memfasilitasi UMKM kita untuk masuk ritel modern," jelas Budi.

Ke depan, Kemendag berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan berkala, peningkatan standar kualitas produk, hingga penguatan aspek desain dan penjenamaan (branding) agar produk lokal kian bertaji di pasar domestik maupun internasional.