Pasar Kawasan Perdesaan Bantuan Kemendesa PDTT di Garut Mubazir

INILAH, Garut - Warga terutama di Desa Maroko terus bertanya-tanya mengenai keberadaan bangunan gedung Pasar Kawasan Perdesaan di Kampung Pangangonan Desa Maroko yang hingga kini tak pernah difungsikan.

Alih-alih menumbuhkembangkan geliat kegiatan perekonomian masyarakat di kawasan Desa Maroko, dan sekitarnya, gedung pasar dibangun dengan biaya APBN 2016 sekitar Rp1 miliar itu tak lebih dari bangunan terlantar dengan dikelilingi rerumputan liar.

Warga setempat menilai, jangankan diserahterimakan proses pembangunannya punditengarai mangkrak. Keberadaan pasar tersebut meliputi desa mana saja di wilayah Kecamatan Cibalong itu pun tidak jelas.

"Yang saya tahu, pembangunannya juga enggak beres, dan tak ada papan kegiatan. Masyarakat juga tak tahu, sumber dananya dari mana, dan besaran dananya berapa. Sampai sekarang enggak jelas, mau dibagaimanakan. Padahal masyarakat antusias dengan keberadaan pasar ini," kata Dani warga setempat, Minggu (9/2/2020).

Anehnya, sejumlah pihak terkait terkesan berlepas tangan atas keberadaan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko tersebut.

Pihak pemerintahan Desa Maroko pun bersikap tutup mulut. Sekretaris Desa Maroko Yayat tak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai pasar tersebut melalui telepon seluler.

Camat Cibalong Ahmad Mawardi mengatakan, dirinya tak mengetahui secara persis duduk persoalan mengenai Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko itu. Hanya dia menegaskan bila pembangunan pasar tersebut mangkrak, dan hingga kini masih belum dioperasikan.

"Saya juga masih gelap soal pasar ini. Beberapa orang yang saya tanya juga selalu  hanya menjawab tidak tahu. Yang jelas, katanya ini program kementerian." ujar pria yang ditugaskan menjadi Camat Cibalong sejak akhir 2017.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM Kabupaten Garut Erwin RN mengatakan pihaknya tak mengetahui soal Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko tersebut. Dia menyebutkan, sejak 2014, hanya terdapat 14 pasar desa di Garut pembangunannya dibiayai APBN/Kementerian Perdagangan melalui Disperindag ESDM. Tidak termasuk Pasar Kawasan Perdesaan di Maroko.

Hal senada pun dikatakan Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM Garut Imas Nurjamilah.

"Kalau soal pasar kawasan desa, kita enggak tahu itu. Hanya memang, kita sempat merencanakan di sana membangun pasar dikelola koperasi untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakatnya. Tapi, akses jalannya masih sulit, dan harus dibentuk dulu koperasinya," ujar Imas.

Belakangan diketahui, Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko dibangun dengan APBN melalui Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Koperasi (Kemendesa PDTT).

"Waktu itu, malam Jum'at, saya kedatangan tamu dari Kemendesa. Kebetulan sopirnya paman saya, dan minta diantar ke Maroko untuk survei bukti fisik kondisi Pasar Maroko. Hanya itu yang saya tahu," kata Abdul Hakim warga Maroko yang juga anggota pengurus salah satu partai politik di Garut.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Garut Asep Jaelani juga ketika ditanyai soal pasar desa di Garut yang pembangunannya dibiayai APBN melalui Kemendesa PDTT itu, dia menjawab hanya ada satu pasar, yakni Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Barudua di Kecamatan Malangbong.

Dia tak menjawab ketika disinggung soal Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko Cibalong.

INILAH mencatat, persoalan membelit Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Maroko berbatasan Kabupaten Tasikmalaya itu menambah daftar karut marutnya revitalisasi pasar-pasar di Kabupaten Garut selama ini. 

Sejumlah pasar yang dibiayai APBD Garut, APBD provinsi, maupun APBN itu antara lain Pasar Wanaraja, Pasar Leles. Pasar Pasirwangi. Pasar Desa Pangauban, Pasar Cibatu, dan Pasar Limbangan. (Zainulmukhtar)