Pastikan Penyebab Pembangunan Eiger Camp Menyalahi Aturan, DPRD Jabar dan KBB Bakal Tinjau Lokasi

INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati memastikan agenda rapat dengar bersama sejumlah dinas di Pemprov Jabar dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) bertujuan agar persoalan pembangunan Eiger Camp di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong bisa segera terselesaikan. 

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ingin memastikan sistem yang ada di Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat terkait perizinan pembangunan di kawasan lindung itu sejalan.

"Saya lihat Eiger Camp ini sudah mendapatkan izin dari DPMPTSP KBB, ada izin lingkungan hidupnya, AMDAL, Andalalin dari Dishub," kata Rahmat usai rapat dengar di Kantor DPRD KBB, Rabu 9 April 2025.

"Tapi kita juga dapat temuan bahwa di lapangan yang dibangun banyak yang menyalahi dokumen dan tidak sesuai dengan izin yang di dapati," sambungnya.

Oleh karena itu, sambung Rahmat, pihaknya bakal segera meninjau lokasi pembangunan Eiger Camp untuk mengetahui penyebab aktivitas tersebut menyalahi aturan. 

Pasalnya, pihaknya melihat persoalan ini seperti konflik antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat.

"Tanggal 11 April 2025 kita akan memastikan ke lapangan termasuk hasil kajiannya dan berbarengan dengan KBB dan Provinsi.  Kita yakini niatnya Gubernur Jabar itu baik. Tapi jangan sampai terlihat berjalan sendiri, tanpa ada dukungan dari birokrasi," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, kalau pun pembangunan Eiger Camp sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti yang diklaim DPMPTSP, itu hanya menunjukkan lemahnya pengawasan dari Pemkab Bandung Barat terhadap seluruh kegiatan yang ada.

"Kalau bicara teknis selalu bicara OSS.  Kita masih bicara KDB berapa persen yang dibangun. Tapi pelaksanaan di lapangan selalu jadi soal," kata Pither. 

"Site plan yang ada di lapangan banyak yang tidak sesuai. Berarti hanya mengeluarkan izinnya saja tapi tidak disertai dengan pengawasan," sambungnya.

Selain itu, Pither juga menyoroti kebijakan Pemkab Bandung Barat beberapa tahun terakhir yang tak jarang menimbulkan masalah. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk cermat dalam membuat kebijakan. Bahkan, dirinya juga menantang dinas-dinas terkait untuk membuktikan bahwa keluarnya izin Eiger Camp sudah sesuai peraturan yang berlaku.

"Kalau teknis berjalan sesuai prosedur itu tidak akan timbul masalah kedepannya. Siapkan semua dokumen nanti tanggal 11 kita turun ke lapangan," tegasnya.

"Kalau tidak benar kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat. Tapi ini tentu jadi catatan kinerja yang tidak bagus untuk KBB. Kita pastikan siapa yang salah di sini," tandasnya.***