Pedagang Daging Sapi Mogok di Bandung, Pemprov Jabar Soroti Efek Dolar hingga BBM

INILAHKORAN.ID - Gejolak harga daging sapi di pasar tradisional, memicu aksi mogok para pedagang di Kota Bandung. Di balik penghentian aktivitas jual beli itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap adanya tekanan berlapis yang membuat harga terus menanjak, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat hingga dampak kenaikan BBM non subsidi.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar turun tangan menjembatani aspirasi pedagang, sekaligus melaporkan persoalan itu ke pemerintah pusat.

Aksi mogok dilakukan pedagang daging sapi di sejumlah pasar tradisional sejak Minggu malam, 17 Mei 2026. Penutupan lapak berlangsung di pasar yang beroperasi pada malam hari seperti Pasar Caringin, Pasar Ciroyom, dan Pasar Andir, hingga Senin, 18 Mei 2026. Sementara untuk pasar tradisional berskala kecil, penghentian aktivitas dagang berlangsung pada Senin hingga Selasa, 19 Mei 2026.

Kepala Disperindag Jabar, Nining Yulistiani mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari asosiasi pedagang, maupun pengelola pasar terkait aksi mogok tersebut. 

Menurutnya, kenaikan harga daging sapi saat ini sudah melampaui batas harga acuan pembelian dan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

“daging sapi termasuk yang kenaikannya melampaui HAP (harga acuan pembelian/penjualan),” ujar Nining, Selasa (19/5/2026).

Data Disperindag menunjukkan, HAP daging sapi berada di angka Rp140.000 per kilogram. Namun, dalam kurun dua pekan terakhir, harga bergerak naik hingga menembus Rp141.142 per kilogram.

Nining menjelaskan, kenaikan tidak terjadi hanya di tingkat pedagang, melainkan berlangsung dari hulu hingga hilir, mulai importir, penggemukan sapi, sampai rumah potong hewan. Kondisi itu diperparah dengan tingginya kurs dolar AS yang membuat biaya pengadaan sapi impor semakin mahal.

“Kita juga mayoritas penggemukan sapi bibit sapinya masih impor dari Australia, India, dan Selandia Baru,” ucapnya.

Ketergantungan terhadap sapi bakalan impor, menjadi salah satu faktor utama yang membuat harga domestik rentan bergejolak ketika nilai tukar rupiah melemah. Sisi lain, biaya distribusi pangan juga ikut terdorong akibat kenaikan harga BBM non subsidi.

Meski tidak sebesar dampak BBM subsidi, menurut Nining, banyak kendaraan logistik dan armada pengangkut bahan pangan masih mengandalkan BBM jenis Pertamax maupun solar industri, sehingga turut memengaruhi biaya operasional perdagangan.

Guna meredam gejolak dan mengantisipasi aksi mogok berlanjut, Disperindag Jabar telah mengajukan laporan resmi kepada Kementerian Perdagangan. Pemerintah daerah kini menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha pedagang.

“Kami belum tahu solusi dari kementeriannya apa, tapi ini sudah kami laporkan,” katanya.

Di tengah lonjakan harga yang memicu keresahan pedagang, Pemprov Jabar memastikan pasokan daging sapi dan kerbau masih dalam kondisi aman. Berdasarkan neraca pangan kabupaten/kota di Jawa Barat, stok tercatat mencapai 21.604 ton, sementara kebutuhan masyarakat berada di angka 14.789 ton.

“Artinya Jawa Barat masih surplus sebanyak 6.815 ton,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan persoalan bukan terletak pada ketersediaan pasokan, melainkan pada tingginya harga yang membuat rantai perdagangan terguncang. 

Jika tak segera ada kebijakan penyeimbang dari pemerintah pusat, aksi mogok pedagang dikhawatirkan bisa kembali berulang dan berdampak pada pasokan di tingkat konsumen.