Pemkab Bandung Gandeng JP-MIRAI, Perkuat Perlindungan dan Kompetensi Pekerja Migran

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat upaya menciptakan ekosistem pekerja migran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI). 

Kerja sama ini tidak hanya membuka akses kerja ke Jepang, tetapi juga memastikan calon pekerja migran mendapatkan pelatihan, perlindungan, hingga pendampingan setelah kembali ke daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan delegasi JP-MIRAI yang diterima Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menegaskan, peningkatan kualitas pekerja migran harus dibangun secara menyeluruh, tidak sebatas penempatan kerja di luar negeri. 

Menurutnya, kolaborasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi, menjamin perlindungan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong kesejahteraan mereka.

"Kami berharap kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pekerja migran Indonesia yang profesional, berdaya saing global, terlindungi hak-haknya, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah," ujar Ali.

Ia menyebut, dengan jumlah penduduk hampir 3,9 juta jiwa, Kabupaten Bandung terus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Salah satunya melalui penyediaan pelatihan, akses informasi, dan pendampingan agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat berangkat melalui jalur resmi, aman, dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dadang Komara, mengungkapkan sejak 2021 Pemkab Bandung telah menyelenggarakan pelatihan bahasa dan budaya Jepang secara gratis. 

Program tersebut telah diikuti sekitar 600 hingga 700 peserta, dengan tingkat keberhasilan penempatan kerja di Jepang mencapai sekitar 80 persen.

Menurut Dadang, kerja sama dengan JP-MIRAI akan semakin memperkuat program tersebut melalui skema Pelatihan dan Penempatan Kerja Luar Negeri Bebas dari Segala Sumbangan (PPKM Bebas). Melalui skema ini, peserta dapat mengikuti seluruh proses pelatihan hingga penempatan kerja tanpa dipungut biaya.

"Fokus kami adalah masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil satu sampai empat, sehingga mereka memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri tanpa terkendala biaya," katanya.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak juga membahas keberlanjutan pembinaan bagi pekerja migran setelah menyelesaikan masa kerja di Jepang. 

Pemkab Bandung menyiapkan berbagai program pelatihan bagi pekerja migran purna agar pengalaman, keterampilan, dan modal yang diperoleh selama bekerja dapat dikembangkan menjadi usaha produktif maupun menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap terbangun sistem pembinaan pekerja migran yang komprehensif, mulai dari peningkatan kompetensi sebelum keberangkatan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, hingga pemberdayaan ekonomi setelah kembali ke tanah air. 

Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan pekerja migran yang tidak hanya berdaya saing di tingkat global, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung.