Pemkab Cirebon Gelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi Disabilitas

INILAHKORAN.ID - Pemerintahan Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan DIsabilitas.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia INOVASI serta Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sekaligus Kantor Unit Layanan DIsabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berlokasi di GOR Ranggajati Sumber.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Cirebon Mochamad Syafrudin mengatakan, pihaknya terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan DIsabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.

Menurut Syafrudin, Pemkab Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak 2012, khususnya pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Cirebon telah menerima peserta didik penyandang DIsabilitas," ungkapnya, Sabtu 20 Desember 2025.

Syafrudin menyebutkan, komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan daerah, yaitu Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024 tentang Unit Layanan DIsabilitas Bidang Pendidikan.

“Harapannya, revisi SK dan peresmian sekretariat ULD Bidang Pendidikan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemenuhan hak peserta didik DIsabilitas di Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin selama enam bulan terakhir dalam penguatan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah.

“Kami berharap ULD ini akan semakin menguatkan sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi DIsabilitas,” ujar Tolhas.

Dia menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan terhadap 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, dan 13 pengawas sekolah dari enam sekolah dasar dan dua madrasah dampingan.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif,” tukasnya.