Pemkab Cirebon Harus Intervensi Masalah Kemiskinan

Pemkab Cirebon benar-benar serius dalam menangani masalah kemiskinan. Buktinya, hampir setiap waktu, baik Bupati, Wabup maupun sekda turun

Pemkab Cirebon Harus Intervensi Masalah Kemiskinan
Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022).
 
INILAHKORAN, Cirebon - Pemkab Cirebon benar-benar serius dalam  menangani masalah kemiskinan. Buktinya, hampir setiap waktu, baik Bupati, Wabup maupun sekda turun ke setiap kecamatan untuk mengecek sejauh mana Kecamatan serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan, terkait perkembangan Verifikasi Vaktual (Verval) data.
 
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022). Ayu berjanji, Pemkab Cirebon akan terus melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan supaya benar-benar tahu secara pasti, masyarakat yang membutuhkan.
 
"Pemkab akan terus melakukan intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak intervensi, berarti kami tidak serius dalam penanggulangan program kemiskinan ini," kata Ayu.
 
 
Ayu menyinggung, tentang masih banyaknya warga di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh camat untuk mempercepat program pembuatan KTP. Dia meminta bagi lansia yang belum mempunyai KTP, supaya disediakan sarana supaya mereka bisa datang untuk melakukan perekaman.
 
"Bagi yang sehat, ya silahkan datang sendiri ke kecamatan. Pelayanan KTP harus dipercepat karena ini bagian dari pelayanan umum," ungkap Ayu.
 
Disisi lain, pemerintah setempat juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada data valid berapa sebetulnya jumlah pengangguran pada masing-masing kecamatan. Hal itu untuk mempermudah Pemkab menyediakan lapangan pekerjaan.
 
 
"Cirebon timur itu banyak pabrik. Kalau masyarakat butuh pekerjaan, ya harus kita berikan. Jadi mengentaskan program kemiskinan itu bukan melulu diberikan bantuan uang, tapi lebih baik diberikan sarananha untuk menghasilkan uang," papar Ayu.
 
Hal senada dikatakan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno. Dari catatan yang ada, Kecamatan Pasaleman membutuhkan alat perekam KTP. Ditambah lagi, dengan kondisi wilayah yang cukup terpencil. Hal itu diperparah dengan data DTKS awal yang tembus diangka 14 ribu jiwa lebih.
 
"Kecamatan Pasaleman yang menarik adalah data DTKS. Setelah pemutahiran bertambah menjadi 23 ribu jiwa lebih. Namun KPM nya ko bisa turun. Ini kan menarik sekali, dan tolong verval ulang datanya," ucap Sekda.
 
 
Rahmat juga memerintahkan, bagi yang sudah meninggal dan pindah daerah, segera datanya di coret dari DTKS. Ini nantinya akan menjadi beban APBD Kabupaten. Sementara Kecamatan Pasaleman yang mendapatkan KIS jumlahnya 17 ribu jiwa lebih.
 
"Sedangkan jumlah penduduk Pasaleman yang dijamin pemerintah sebanyak 62 persen. Ini juga menjadi beban Kabupaten. Saya harap semua data bisa di Verval supaya semua valid," pintanya.
 
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono cukup paham dengan semua persoalan yang dikeluhkan Camat Pasaleman. Dirinya meminta supaya Verval data segera dilengkapi agar semua persoalan sosial bisa tertangani.
 
 
"Intinya, banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan pasaleman. Dengan adanya verval yang sedang Dinsos lakukan diharapkan persoalan bisa selesai" tukasnya. (maman suharman)***
 
 
 


Editor : inilahkoran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita inliahkoran.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaGNP8EKrWR5pVfYAU1C
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.