Pemkab Dinilai Kurang Antisipatif Soal Penggusuran SD
Penggusuran SDN 1 Malangnengah yang berlokasi di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta untuk kebutuhan jalur kereta cepat menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Mereka menilai, pihak terkait seharusnya terlebih dahulu mempersiapkan bangunan baru sebelum merobohkan sekolah lama.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Purwakarta – Penggusuran SDN 1 Malangnengah yang berlokasi di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta untuk kebutuhan jalur kereta cepat menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Mereka menilai, pihak terkait seharusnya terlebih dahulu mempersiapkan bangunan baru sebelum merobohkan sekolah lama.
Komentar tersebut keluar dari mulut Ketua DPD Nasdem Purwakarta Astri Novitasari. Pihaknya sangat menyesalkan, apalagi ketika mendengar ratusan siswa di SDN tersebut terpaksa belajar aula kantor desa setempat, lantaran bangunan sekolah mereka dibongkar untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Dengan alasan apapun, harusnya sebelum dibongkar itu dipersiapkan dulu penggantinya. Jangan sampai para pelajar jadi korban,” ujar Astri menyesalkan, Selasa (8/1/2020).
Menurut dia, seharusnya pihak terkait terlebih dahulu mempersiapkan bangunan baru sebelum merobohkan sekolah lama. Dalam hal ini, pihaknya juga menyayangkan sikap Dinas Pendidikan setempat yang tak mempersiapkan antisipasi.
“Site plan pembangunan kereta cepat kan sudah direncanakan jauh-jauh hari, asa tidak diantisipasi? Catat, yang digusur itu bukan kebun, bukan juga aset pribadi yang setelah ada kompensasi lalu selesai,” tegas dia.
Dia berpendapat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kualitas pendidikan yang baik. Hak untuk mendapatkan KBM yang nyaman dan memadai harus menjadi sekala prioritas yang dinikmati para pelajar generasi penerus di Purwakarta.
“Intinya, proyek pembangunan kereta cepat tak seharusnya mengorbankan dunia pendidikan. Ini aset pemerintah daerah, aset pendidikan yang didalamnya menyangkut pembanguan SDM generasi penerus,” seloroh dia.
Dia menegaskan, komentarnya ini bukan berarti menghalangi program pemerintah pusat. Hanya saja, dia menyayangkan kurangnya antisipasi dari seluruh pihak. Menurutnya, deadline pembangunan akses kereta cepat ini jangan menjadi alasan. Justru, harusnya pemerintah daerah cepat tanggap untuk melakukan persiapan sebagai antisipasi sejak dini sebelum terkena imbas seperti sekarang.
“Saya sebagai warga Desa Malangnengah menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak ada persiapan. Lihat saja para pelajar SD tersebut belajar tidak nyaman di kantor desa,” pungkasnya. (Asep Mulyana)
Editor : Doni Ramdhani


