Pemkot Bogor Luncurkan Inovasi Digital Smart KKI Demi Tata Kelola Keuangan Transparan

INILAHKORAN.ID - Guna memperkuat komitmen tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien dan akuntabel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor memiliki inovasi.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, inisiasi BKAD itu didukung dengan kolaborasi bank bjb terkait pengembangan sistem serta penyediaan informasi transaksi.

Melalui percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemkot Bogor meluncurkan sistem monitoring akselerasi realisasi transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI), Senin (2/11/2026).

"Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau," kata Dedie.

Menurutnya, kehadiran Smart KKI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong ketertiban administrasi, serta memastikan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban transaksi belanja oleh seluruh Perangkat Daerah.

"Dalam implementasinya, transaksi KKPD dapat dilakukan melalui tiga metode pembayaran, yaitu QRIS, kartu kredit fisik dan online payment. Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2026, transaksi belanja daerah menggunakan KKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah mencapai 13.775 transaksi dengan total nominal sebesar Rp39,37 miliar, yang mencakup seluruh metode pembayaran tersebut," terangnya.

Dedie juga menyampaikan arahannya terkait delapan langkah strategis untuk perangkat daerah, yaitu bergerak cepat, bekerja terukur, perkuat koordinasi. Setiap belanja harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran. 

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menerangkan peluncuran Smart KKI dalam rangkaian kegiatan evaluasi realisasi APBD dan penyerahan DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini memiliki makna strategis. 

Selain menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan dan belanja daerah, kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan instrumen pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Melalui Smart KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data," ujar Lia.