Pemkot Bogor Rapihkan Jalur Tamu Negara ke Istana Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merapihkan kawasan sistem satu arah (SSA) Kebun Raya Bogor (KRB) dan jalur lintasan tamu negara ke Istana Bogor, Pemkot Bogor melakukan perapihan serta peninjauan pada Senin 24 Februari 2025.

Peninjauan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin serta Pj Sekda Kota Bogor Hanafi yang didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil peninjauan, nantinya perapihan dan pembersihan akan dilakukan tim gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bapenda, Disperumkim, Satpol PP, Dishub, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparatur wilayah.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi, diselesaikan dan sesuaikan dengan mandatory lisan Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Ya, seperti yang kemarin ada, pertama berkaitan dengan banyaknya kabel yang melintang jalan dari sisi kiri ke kanan. Itu  kami lihat dan cek, ternyata sebagian ada milik provider jaringan yang sebagian juga masih ada milik PJU Kota Bogor," ungkap Jenal.

"Tadi kami instruksikan sama-sama dengan Pak Sekda, Pak Asisten dan dinas terkait langsung berkomunikasi dengan para provider dan targetnya setelah lebaran, mau dimasukin dalam tanah melalui sistem boring. Saya minta dan mohon ke dinas yang terkait agar dilakukan secepatnya, sebelum lebaran bila perlu atau saat bulan puasa sudah dilakukan aksi boring kabel yang melintang dari jalan masuk ke bawah tanah," tambah Jenal.

Kenal menjelaskan, hal kedua ada beberapa sisi reklame atau billboard yang dicek, ada yang habis izinnya dan ada yang memperpanjang. Ada juga yang rusak tidak lurus, yang lebih parah begitu keluar tol tadi ada satu taman yang di tengahnya ada billboard yang sangat besar dan di sana sampah menumpuk.

"Jadi kemarin Pak Presiden menegur saya dan Pak Wali Kota Bogor, itu tentang sampah. Ternyata begitu keluar tol ada sampah di taman sebelah kiri yang ada billboard-nya, saya tanya DLH dan perlu mungkin kenapa ini tidak disapu, ternyata karena kewenangan swasta katanya. Dalam perjanjian kerjasamanya karena swasta ada billboard besar, maka tanamannya dikelola oleh swasta. Tapi faktanya di sana sampah berbagai jenis lain-lain menumpuk, sangat tidak terlurus," jelasnya.

Jenal menyampaikan, dirinya meminta tidak hanya taman, semua Perjanjian Kerjasamanya (PKS) yang berkaitan dengan jalur tamu negara atau jalur SSA, pengelolaan tamannya minta dievaluasi. 

"Kemudian diberlakukan moratorium billboard, agar estetika Kota Bogor lebih menarik dan ada marwah Indonesia, karena ini tamu negara yang datang ke Kota Bogor," tegasnya.

Jenal membeberkan, untuk penataan, pertama begitu masuk keluar tol ada lampu merah di sebelah kiri, sudah ada tiang bendera dan sebelah kanannya akan dipasang tiang bendera. Kedua begitu keluar tol dan pos polisi sebelah kiri itu, hari ini baru ada 4 tiang bendera dan akan ditambah tiang benderanya.

"Nah, disitu mulai terlihat beberapa billboard yang sangat semrawut, nah kami akan melakukan moratorium sekitar itu, bahkan ada yang milik provinsi pun tidak terurus sebelah kanan. Kami akan komunikasi, kami akan moratorium, karena ini bukan keinginan kami tapi perintah pusat dan menjaga narwah estetika Kota Bogor, menjaga nama baik Indonesia," bebernya.

Jenal juga menyampaikan, kemudian hal yang lain lebih kepada penataan tadi kabel dan sampah yang lihat pada beberapa titik, hasilnya tadi ada petugas yang mulai menjaga kebersihan dan ternyata memang ada limbah yang masuk ke saluran air sebelah Hotel Amarosa.

"Limbah dari mana, kami akan cari tahu. Semoga kedepan lebih baik lagi dan lebih tertib. Kami ingin sesuai dengan Kota Bogor yang nyaman tertib dan bersih sehingga siap menyambut tamu negara," pungkasnya.