Pemkot Buka Peluang Kedua Pendidikan: Putus Sekolah? Jangan Menyerah

Oleh: Yogo Triastopo

Pendidikan semestinya menjadi pintu bagi setiap anak untuk menata masa depan. Namun, bagi ribuan anak di Kota Bandung, kesempatan itu belum sepenuhnya terbuka. Sebagian terhenti karena keterbatasan ekonomi, sementara lainnya masih berada di luar jangkauan layanan pendidikan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mencatat, sebanyak 7.893 anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pemerintah menargetkan seluruh anak tersebut kembali mendapatkan akses pendidikan pada 2028.

Upaya mengembalikan mereka ke ruang belajar dilakukan melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program tersebut diselenggarakan secara gratis agar anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan pihaknya telah menyusun rencana aksi sekaligus memetakan wilayah dengan jumlah ATS terbanyak. Langkah ini dilakukan agar penanganan lebih terarah dan menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

"Kita sudah memetakan kecamatan mana yang jumlah ATS-nya paling banyak. Penanganannya nanti akan dilakukan melalui SKB dan PKBM, karena kedua lembaga ini yang sudah menjalankan tugas tersebut," kata Asep, Selasa (3/11). 

Pemetaan menjadi langkah awal untuk mengetahui sebaran persoalan. Selanjutnya, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan menjadi pintu bagi anak-anak untuk kembali mengakses pendidikan.

Jumlah 7.893 ATS tersebut merupakan hasil verifikasi ulang terhadap data awal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang sebelumnya mencatat hampir 17.000 anak. Setelah diperiksa, Disdik menemukan sejumlah nama bukan warga Kota Bandung, telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun sudah masuk pesantren.

"Kita terus melakukan verifikasi menyeluruh. Dari data awal yang sempat tercatat sekitar 17.000-an, setelah diverifikasi ulang dan dibersihkan data yang valid saat ini adalah 7.893 orang," ucapnya.

Di balik angka tersebut, persoalan ekonomi menjadi tantangan paling besar. Sekitar 80 persen anak tidak sekolah berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sebagian bahkan harus bekerja serabutan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kondisi itu membuat upaya mengembalikan anak ke pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat belajar. Ada keluarga yang perlu diyakinkan bahwa pendidikan tetap penting, meskipun kebutuhan hidup sehari-hari mendesak untuk dipenuhi.

Karena itu, Disdik melibatkan aparat kewilayahan mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, hingga RW. Mereka diharapkan membantu menjangkau keluarga sekaligus mendorong orang tua agar kembali memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bersekolah.

Sejauh ini, upaya pendidikan kesetaraan telah menunjukkan hasil. Sepanjang tahun lalu, sekitar 1.200 anak berhasil menyelesaikan pendidikan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C. Jumlah tersebut terpisah dari 7.893 ATS yang masih menjadi sasaran penanganan saat ini.

Asep menegaskan, seluruh program pendidikan kesetaraan tidak dipungut biaya. Lulusan Paket C juga memperoleh sertifikat yang sah dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. (gin)