Pemprov Jabar Berlakukan WFH, Para ASN Harus Menanggung Masalah Ini

INILAHKORAN.ID- Banyak hal positif didapat Pemprov Jabar usai pemberlakuan work from home (WFH) 100 persen setiap hari Kamis. Namun masalah yang muncul tetap tak terhindarkan.

Penerapan WFH setiap Kamis di sepanjang 2026 berlaku untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar.

Aturan WFH ASN Pemprov Jabar, tertuang dalam surat Edaran Gubernur Dedi Mulyadi Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi mengungkap ada masalah yang harus ditanggung para ASN di balik penerapan kebijakan ini.

Konsekuensinya adalah, peningkatan penggunaan pulsa telepon dan kuota internet di gawai masing-masing. Sebab pekerjaan yang diselesaikan dilakukan secara daring.

"Ada penurunan (tagihan biaya operasional kantor), cuma ada peningkatan, peningkatan di biaya paket pulsa. Bukan bertambah beban, tapi konsekuensi WFH ada peningkatan pulsa atau kuota. Bekerja misalkan di rumah gitu ya, pengerjaan jadi harus ngirim data, harus by phone komunikasi, ya ada peningkatan lah. Walaupun tidak terlihat ya, tapi bagi individu terasa lah naik gitu," ungkapnya.

Sejauh ini diakuinya, untuk pulsa dan kuota yang memang ditujukan sebagai penunjang kerja ASN belum ada. Sehingga biaya tersebut masih ditanggung secara pribadi oleh masing-masing ASN.

"Sejauh yang saya rasakan, di pemerintah daerah untuk biaya komunikasi itu enggak ada. Kecuali untuk yang nomor telepon kantor, internet kantor," katanya.

Sementara itu, dari hasil simulasi WFH ungkap Ade, penghematan biaya operasional paling besar ada di penggunaan listrik dan air. Sedangkan untuk internet tidak terlalu berpengaruh.

"Ya, kan kalau dilihat dari total satu tahun itu kan memang tidak terlihat ya. Kenapa? Karena baru November ke Desember ya, uji coba kemarin. Tapi kalau dilihat tagihan memang ada penurunan. Misalkan Rp28 juta jadi sekitar Rp25 juta," katanya.

Terlepas dari itu, Ade menegaskan dengan adanya WFH, memang jauh lebih menghemat dan cukup signifikan bagi beban operasional kantor. Masih jauh efisien dari pengeluaran tambahan ASN di pulsa dan kuota, selama menjalankan WFH.***