Pemprov Jabar Bidik 1.793 KDMP Rampung Juli Ini

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar menargetkan sebanyak 1.793 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah dibangun dapat rampung pada Juli 2026.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar Yuke Mauliani Septina menuturkan, Jabar mendapatkan kuota sebanyak 5.957 KDMP dari pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.300 KDMP telah terbangun dan ada 1.793 yang masih dalam tahap pembangunan. Sisanya, 2.864 tak kunjung terbangun karena belum memiliki lahan yang sesuai regulasi dan direncanakan pada tahap dua.

"Untuk tahap satu ini, yang sedang dibangun kita targetkan selesai Juli ini," ujar Yuke saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Selasa (30/6/2026).

Dari 5.957 KDMP yang dibangun di Jabar itu terbanyak berada Kabupaten Garut sebanyak 442 KDMP. Disusul kemudian Kabupaten Bogor 435 KDMP dan Kabupaten Cirebon 424 KDMP.

"Kalau yang sudah terbangun, paling banyak itu di Kabupaten Majalengka, 160. Kedua Kabupaten Sukabumi, 134 (KDMP)," sambungnya.

Disinggung konsep KDMP yang mirip minimarket dan viral di media sosial, Yuke menjelaskan model tersebut hanya dilakukan pada tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 9/2025 kata dia, KDMP memiliki enam bidang usaha.

"Plus dengan kelokalan kalau ada. Nah memang di situ sudah ditentukan, untuk pemenuhan bahan pokok. Beras, minyak dan sebagainya. Kalau orang banyak kecenderungan oh ini sama dengan ritel (minimarket). Pembedanya di jenis produk. Kalau ritel lebih banyak. Kalau ini (KDMP) cenderung ke kebutuhan pangan," katanya.

Sebab target awal dari KDMP, sambung Yuke, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, mengenai penyerapan komoditas lokal baik pertanian maupun perternakan, skema tersebut akan dilakukan ke depan. Mengingat KDMP memang diarahkan menjadi agregator sekaligus distributor.

"Jadi tujuan akhirnya seperti itu. Kalau sekarang banyak ke arah ritel gitu, itu hanya pemenuhan sementara. Selebihnya nanti untuk kebangkitan ekonomi di desa, intinya ke situ. Doain aja, mudah-mudahan bisa tercapai," paparnya.

Disinggung mengenai penyerapan tenaga kerja dari KDMP ini, ia mengatakan setidaknya dalam satu koperasi tersebut akan merekrut delapan orang.

"Kalau sekarang ada 5 ribuan itu, dikali saja delapan (47.656). Tapi kan tidak pengurus saja. Tetapi juga diarahkan dia bergerak di UMKM. Nah, jadi kalau dia punya usaha, otomatis akan menyerap lagi turunannya gitu," katanya.

Sementara mengenai dinamika lain, di mana disebutkan pemerintahan desa akan menanggung biaya KDMP, Yuke mengatakan hal itu terpaksa dilakukan karena dibangun secara serentak. 
"Akselerasinya pemerintah pusat, yaitu mau enggak mau menyiapkan pendanaan untuk pembangunan gerai dan lain sebagainya. Nah, kenapa dari dana desa? Nah, ini biar ada keberpihakan dari pemerintah desa," ujarnya.

Meski demikian, ke depan setelah Perpres Perkoperasian rampung kata dia, aset dan lain-lain harus menjadi milik koperasi itu sendiri.

"Nah, mungkin kalau aturannya ini sudah selesai, akan kita buat sebagaimana halnya konsep koperasi. Intervensi pemerintah kan hanya 5 tahun ke depan. Setelah itu diharapkan koperasi bisa mandiri," paparnya.

Sedangkan terkait ramainya sorotan publik mengenai pembangunan titik lokasi KDMP yang tidak strategis, Yuke menegaskan jika saat ini tengah dievaluasi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turun tangan, menindaklanjuti laporan pembangunan yang tidak sesuai regulasi tata ruang.

Di Jabar, ungkap Yuke, ada dua titik yang dievaluasi. Yakni satu KDMP di Kabupaten Sumedang dan satu lagi di Kabupaten Cirebon.

"Jadi ada KDMP yang status lahannya itu sekarang diusulkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Di Sumedang banvunan sudah selesai tapi diusulkan jadi LP2B dan Cirebon masih proses pembangunan (juga diusulkan menjadi LP2B)," tandasnya.