Pemprov Jabar Butuh Rp1,3 Triliun Tebus Ijazah 335.109 Siswa yang Ditahan di Sekolah Swasta

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar Rp1,3 triliun, bila ingin menebus ijazah siswa di SMA, SMK dan SLB swasta yang ditahan pihak sekolah.

Ini terungkap, kala Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berdiskusi dengan salah satu anggota tim kecil, yang merupakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.

Dilansir dari akun Instagram milik Dedi Mulyadi atau KDM, yang dilihat pada Kamis 20 Februari 2025, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar pada 14 Februari 2025 lalu, ada 335.109 siswa yang ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta.

Melihat angka ini, KDM meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan verifikasi.

"Nanti diverifikasi, tidak tebus karena memang miskin atau pelit. Jangan sampai dia orang kaya, motor lima, emas 3 kilo tebus enggak mau," ujar Dedi.

Sebab kata KDM, bukan tidak mungkin ijazah siswa sekolah swasta yang tidak ditebus itu karena keluarganya kurang mampu.

"Problem di kita bukan hanya karena ketidakmampuan, tapi prilaku. Walaupun pemerintah bertanggungjawab untuk itu," ucapnya.

Sebab sambung dia, pernah ada siswa SMP di Kabupaten Karawang, yang dinilai kurang mampu namun memiliki uang saku jajan Rp15 ribu dan memakai perawatan tubuh berupa skin care.

"Anak SMP di Karawang pakai skin care. Di Kutawaluya itu, anak SMP jajannya Rp15 ribu sehari. Skin care 100-250 ribu perbulan. Itu sejuta perbulan, kalau konsisten bayar sekolah favorit mampu," kata dia.

Maka dari itu pemerintah kata KDM, tidak hanya bertanggungjawab untuk membantu masyarakat melalui kebijakan, tetapi juga menyadarkan orangtua mengenai pendidikan anak.

"Satu sisi saya harus bertanggungjawab sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi sisi lain saya akan mengubah sikap orangtua," kata dia.

Sebab jangan sampai imbuh KDM, ketika sekolah butuh biaya yang penting kepada orangtua murid langsung geger. Namun untuk hal lain, seperti yang tidak memiliki urgensi dibiarkan.

"Sekolah minta iuran Rp40 ribu, sedunia bergetar semua, tetapi dia habis gaji jutaan diam," ucapnya.

Hanya saja, data 335.109 siswa yang ijazahnya yang masih ditahan pihak sekolah masih bersifat sementara. Bukan tidak mungkin, Pemprov Jabar harus menebus lebih dari Rp1,3 triliun.

Sebab Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Deden Saepul Hidayat mengatakan, proses pendataan ini masih berjalan dan belum selesai diselesaikan karena harus dilakukan secara detail dan menyeluruh. 

"Ijazah masih proses pendataan, kendalanya belum selesai saja, karena data ini kan harus detail," ujar Deden, Rabu 19 Februari 2025 kemarin.

Beberapa proses pendataan yang kini dilakukan diungkapkan Deden, seperti total jumlah biaya tunggakan siswa-siswi dan beberapa persoalan lainnya. Meski begitu, ia menyatakan data ini akan selesai pada minggu depan. 

"Pendataan ini meliputi permasalahan administratif, dan karena kaitan dengan keuangan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa disampaikan ke Pak Sekda," tandasnya.