Pemprov Jabar Fokus Cegah Anak Putus Sekolah yang Tak Terpetakan di SPMB 2026

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar bergerak cepat mencari solusi bagi ribuan calon peserta didik yang belum terpetakan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Pemprov Jabar yakni bekerja sama dengan sekolah swasta, yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 70 ribuan siswa.

Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, masyarakat tidak perlu panik menyikapi hasil pemetaan awal peserta didik. Gubernur Dedi Mulyadi, kata dia, telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada masyarakat jangan panik ya. PCMB kemarin kan sudah diumumkan, ada yang terpetakan ada yang belum terpetakan. Bagi yang terpetakan tentu masuk di SPMB tahap 1, tahap 2," kata Herman saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, siswa yang belum terakomodasi dalam pemetaan awal masih memiliki sejumlah peluang untuk melanjutkan pendidikan. Pemprov Jabar saat ini tengah mengikhtiarkan beberapa skema tambahan, mulai dari kemitraan dengan sekolah swasta hingga pengembangan SMA Terbuka.

"Bagi yang belum terpetakan jangan kecil hati karena masih ada peluang. Pak Gubernur menyampaikan kemarin kita sedang mengikhtiarkan, satu kerja sama dengan sekolah swasta. Itu kan ada potensi, bahkan Pak Gub sudah menyampaikan proyeksi alokasinya sampai 70.000 kan," ujarnya.

Menurut Herman, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mencegah munculnya gelombang putus sekolah pasca-SPMB. Pemprov Jabar memandang pendidikan sebagai prioritas utama yang harus dijamin keberlangsungannya.

"Jadi tunggu saja, yang jelas kita sedang mengikhtiarkan jangan sampai kendala di SPMB berdampak terhadap meningkatnya angka putus sekolah," tegasnya.

Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga sedang memetakan potensi SMA Terbuka sebagai alternatif perluasan akses pendidikan. Namun skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kemudian ada juga sekolah terbuka (SMA Terbuka) yang hari ini masih kami dalami dan kami konsultasikan dengan kementerian," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan sekolah penyangga yang dinilai masih memiliki ruang untuk menampung peserta didik tambahan.

"Ini sedang diikhtiarkan selain melalui kerja sama dengan sekolah swasta. Sekolah swasta yang kerja sama dengan Pemda Provinsi Jawa Barat kemarin sudah mulai MoU-nya. Di sisi lain kami sedang memetakan potensi dari SMA Terbuka dan optimalisasi sekolah penyangga," ujar Herman.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jabar, jumlah lulusan SMP dan MTs tahun ini mencapai sekitar 800 ribu siswa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 400 ribu mengikuti proses PCMB dan SPMB, sementara ratusan ribu lainnya diperkirakan telah memilih jalur sekolah swasta.

"Bahkan kemungkinan kalau kami lihat dari 800.000 lulusan SMP/MTs, 400.000 lebih itu daftar di PCMB dan SPMB, tapi ada 300.000 lebih yang kemungkinan sudah daftar di swasta. Kami sekarang memikirkan yang daftar tapi belum terpetakan dari 400.000 kan ada yang belum terpetakan di PCMB," jelasnya.

Herman menegaskan, perhatian pemerintah saat ini tertuju pada kelompok siswa yang telah mengikuti proses penerimaan tetapi belum mendapatkan sekolah.

"Pertimbangannya tadi, kami mengantisipasi risiko anak putus sekolah. Bagi yang tidak mampu pada saat tidak masuk ke negeri kan ada kemungkinan putus sekolah dan itu tidak boleh," tegasnya.

Terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung kerja sama dengan sekolah swasta, Herman mengatakan perhitungannya masih dalam tahap simulasi. Pemprov Jabar tengah menyusun formula terbaik agar program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Ini sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gub sudah berikan sinyal di kisaran 70.000 (siswa). Nanti persisnya berapa tentu harus kita hitung dengan cermat," katanya.

Saat ditanya apakah siswa yang masuk melalui skema sekolah swasta akan memperoleh pendidikan gratis atau subsidi, Herman menyebut mekanisme teknis masih dibahas oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Nanti kita lihat teknisnya ya, tentu ini domainnya Dinas Pendidikan. Sedang kita simulasikan sesuai arahan Pak Gubernur. Yang jelas untuk SPP dan kebutuhan uang bangunan itu kisarannya 2,7 juta per siswa. Proyeksi ya, ini sedang disimulasikan per tahun ajaran," ujarnya.

Menurut Herman, berbagai opsi tersebut akan didorong masuk dalam skema anggaran perubahan maupun APBD murni tahun berikutnya agar implementasinya dapat berjalan optimal pada tahun ajaran 2026/2027.

"Sehingga kami harus mencarikan solusi terbaik, salah satunya kerja sama dengan swasta, dibiayai. Kemudian tadi ada sekolah terbuka, ada juga kemungkinan di optimalisasi sekolah penyangga. Kami akan dorong di perubahan dan di murni. Kan tahun ajaran 2026-2027 sebagian di 2026 kita antisipasi di perubahan dan sebagian di murni," jelas Herman.