Pemprov Jabar Gelar GPM di 24 Kabupaten/Kota, Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha

Menjelang Iduladha, Pemprov Jabar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 24 kabupaten/kota secara serentak Jumat (22/5/2026) besok.

Pemprov Jabar Gelar GPM di 24 Kabupaten/Kota, Jaga Stabilitas Harga Jelang Iduladha
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Linda Al Amin menuturkan, sepanjang Mei 2026 terdapat sekitar 35 pelaksanaan GPM yang diajukan dan digelar bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya GPM yang digelar besok, di 24 kabupaten/kota se-Jawa Barat. (dok)

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 24 kabupaten/kota secara serentak Jumat (22/5/2026) besok.

Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Hari Raya Iduladha 2026. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Linda Al Amin menuturkan, sepanjang Mei 2026 terdapat sekitar 35 pelaksanaan GPM yang diajukan dan digelar bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya GPM yang digelar besok, di 24 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Pengajuan kegiatan GPM menjelang HBKN Iduladha 2026 ada sekitar 35 kali pada bulan Mei yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota melalui anggaran APBD Provinsi. Ada juga kegiatan GPM yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota melalui dana APBD kabupaten/kota ataupun CSR,” kata Linda saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi penting Pemprov Jabar untuk meredam gejolak harga kebutuhan pokok yang lazim meningkat menjelang hari raya. Terlebih, momentum Iduladha kerap memicu kenaikan permintaan sejumlah komoditas pangan strategis.

Tak hanya mengandalkan distribusi pasar, GPM juga menjadi kanal intervensi pemerintah agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah tekanan inflasi pangan.

Linda menjelaskan, setiap kegiatan GPM didukung anggaran sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional kegiatan dan memastikan distribusi komoditas pangan berjalan efektif.

“Anggaran yang dikucurkan untuk GPM per kegiatannya sekitar Rp8-10 juta per kegiatan,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan, total anggaran yang disiapkan untuk 35 kegiatan GPM diperkirakan mencapai Rp280 juta hingga Rp350 juta sepanjang Mei 2026 ini.

DKPP Jabar juga telah menetapkan kuota pelaksanaan GPM bagi setiap daerah. Selama 2026, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan kesempatan penyelenggaraan sebanyak tiga kali kegiatan.

“Kuota yang disediakan untuk kabupaten/kota selama tahun 2026 sebanyak tiga kali per kabupaten/kota,” jelas Linda.

Meski demikian, tidak seluruh wilayah mengikuti agenda GPM serentak menjelang Iduladha. Tercatat ada tiga kabupaten/kota yang tidak menggelar GPM pada waktu bersamaan, antaranya Subang dan Kota Bekasi.

Linda menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti daerah tersebut tidak mendapat intervensi pemerintah. Menurut dia, beberapa daerah telah lebih dulu menggelar GPM pada waktu berbeda. Selain itu, keterbatasan jumlah pelaku usaha yang dapat terlibat juga menjadi faktor penyesuaian jadwal.

“Sudah melaksanakan kegiatan GPM dengan jadwal yang berbeda dan keterbatasan pelaku usaha yang bisa ikut serta dalam kegiatan GPM serentak,” katanya.

Dalam program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai bahan pokok penting (bapokting) dengan harga lebih murah dibanding pasaran. Komoditas yang dijual meliputi beras premium, beras medium, beras SPHP, telur ayam omega, tepung terigu, sayuran, buah-buahan, daging ayam, minyak goreng premium, gula pasir, daging sapi, MinyaKita, hingga produk UMKM.

Pelaksanaan GPM besok tersebar di berbagai titik strategis di Jawa Barat, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Garut, Kuningan, Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Ciamis, Majalengka, Sumedang, Karawang, Kota Cirebon, Cimahi, Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Purwakarta, Pangandaran, Kota Depok hingga Kota Banjar.

Gencarnya pelaksanaan GPM ini menjadi sinyal kuat Pemprov Jabar, dalam langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pangan dan mengendalikan inflasi menjelang Iduladha 2026, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga. 


Editor : Doni Ramdhani