Pemprov Jabar Gelontorkan Rp454 Miliar untuk Perbaikan 36 Jembatan Rusak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp454 miliar guna memperbaiki 36 jembatan rusak pada 2026

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp454 Miliar untuk Perbaikan 36 Jembatan Rusak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp454 miliar guna memperbaiki 36 jembatan rusak pada 2026

INILAHKORAN.ID - Kerusakan puluhan jembatan di berbagai wilayah Jawa .Barat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guna mencegah risiko keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp454 Miliar guna memperbaiki 36 jembatan pada 2026

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Agung Wahyudi menyebut, seluruh jembatan yang mengalami kerusakan tersebut telah masuk dalam rencana pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

"Sebanyak 36 jembatan sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp 454 miliar," ujar Agung, Jumat 6 Maret 2026.

Dari total jembatan yang akan ditangani, sebanyak 19 unit berada dalam kondisi rusak berat hingga sangat kritis. Kondisi ini membuat pemerintah memprioritaskan perbaikan pada jembatan-jembatan tersebut agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas.

Puluhan jembatan yang akan diperbaiki itu tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, berbagai faktor menjadi penyebab kerusakan jembatan, mulai dari dampak bencana alam, perubahan fungsi lahan di daerah aliran sungai, hingga usia konstruksi yang sudah tua. Selain itu, kendaraan dengan muatan berlebih atau praktik over dimension over loading (ODOL) juga mempercepat kerusakan struktur jembatan.

Ia menjelaskan, kondisi kerusakan tersebut diketahui melalui survei rutin yang dilakukan setiap tahun oleh DBMPR untuk memantau kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Barat.

"DBMPR mengetahui kondisi jembatan rusak melalui survei kondisi Jembatan yang dilakukan setiap tahun," ucapnya.

Sambil menunggu proses perbaikan permanen, pemerintah daerah juga melakukan sejumlah langkah penanganan darurat pada jembatan yang dinilai rawan. 

Penanganan tersebut antara lain pemasangan jembatan sementara jenis Bailey, pembatasan kendaraan tertentu yang melintas, serta pemasangan rambu peringatan bagi pengguna jalan.

Selain itu, pembatasan tonase kendaraan dan rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di beberapa titik jembatan untuk mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut.

"Petugas lapangan juga melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kondisi jembatan tetap aman dilalui sampai perbaikan dilakukan," tandasnya.*** 


Editor : JakaPermana