Pemprov Jabar Lagi Hitung Kebutuhan RKB dan USB, Pastikan Tidak Ada Lagi Anak Putus Sekolah
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, penambahan rombongan belajar (Rombel) yang dimungkinkan hingga 50 siswa dalam satu kelas, merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, penambahan rombongan belajar (Rombel) yang dimungkinkan hingga 50 siswa dalam satu kelas, merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah.
Ini pun lanjut Sekda Herman, disiasati dengan diberi tambahan fasilitas berupa pendingin ruangan atau AC, supaya siswa tetap nyaman belajar dengan kondisi rombel yang padat tersebut.
"Saya kira Pak Gub (Gubernur Dedi Mulyadi) kan sudah menyampaikan, yang jelas ini ikhtiar konkret kita untuk mengatasi anak putus sekolah. Adapun didalam operasionalnya ada kurang, saya kira sambil berjalan kita perbaiki," ujar Sekda Herman di Kantor DPRD Jabar, Senin 4 Agustus 2025.
Sisi lain, untuk jangka panjangnya lanjut Sekda Herman, Pemprov Jabar juga tengah menghitung kebutuhan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB), guna memastikan tidak ada lagi anak di Jawa Barat yang putus sekolah.
"Lebih jauhnya, Pak Gub juga sudah komitmen, kita dorong unit sekolah baru bertahap dan tentu harus berbasis data. Ini kami lagi mapping secara keseluruhan untuk menghitung persisnya kita membutuhkan unit sekolah baru seperti apa, ruang kelas baru seperti apa. Sehingga kami pastikan dalam tempo yang tidak terlalu lama, anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan terbaik," ucapnya.
Sekda Herman mengatakan, dalam menyelesaikan persoalan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu dilakukan penyelesaian secara bertahap, dimana seperti sekarang untuk sementara melalui penambahan rombel, guna memastikan tidak ada anak di Jabar yang putus sekolah.
"Yang nomor satu adalah akses saja dulu. Kan tidak seperti membalikan telapak tangan, lantas semuanya selesai, bimsalabim, tidak. Yang paling utama adalah anak melanjutkan, anak tidak putus sekolah. Dan kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur, pencegahan anak putus sekolah, saya kira ini sangat mendasar. Karena ini layanan dasar," kata dia.
Tugas pemerintah tegas Sekda Herman, adalah memastikan hak seluruh warga negara dapat terpenuhi. Salah satunya mengenai pendidikan, seperti yang diampu oleh Pemprov Jabar, yakni jenjang menengah atas SMA/SMK. Dimana sementara melalui penambahan rombel.***
Editor : JakaPermana

