Pemprov Jabar Minta Kabupaten/Kota Siapkan Anggaran dari APBD untuk RDTR

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten/kota, agar menyiapkan anggaran dari apbd masing-masing untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman usai menghadiri rapat sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Kamis 3 Juli 2025.

Sekda Herman menuturkan, RTRW di Jabar sejatinya harus dievaluasi, untuk memastikan tata ruang terimplementasi dengan baik.

"Ini yang kita bahas dengan Pak Dirjen ya, tata ruang. Tentu nanti teman-teman dari Dinas Bina Marga, dari Bappeda akan mempersiapkan evaluasi komprehensif. Dan kami pun saat ini, sedang kerjasama dengan IPB, untuk evaluasi tata ruang seperti apa," ujar Sekda Herman.

Sebab dalam pembangunan kata dia, harus ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, nantinya di Jabar kata dia, juga akan dilakukan pembagian kewenangan dalam RDTR.

"Karena ada konsekuensi pembiayaan untuk menuntaskan RDTR, dia kan ada foto udara lah, harus ada observasi dan sebagainya. Nah, Pak Menteri tempo hari dan barusan kami konfirmasi kepada Pak Dirjen juga, konsisten akan membiayai setengahnya, melalui loan, melalui skema di Kementerian ATR BPN," ucapnya.

"Nah yang setengahnya lagi, kita bagi dua ya, seperempatnya dari Pemda Provinsi Jawa Barat, seperempatnya dari kabupaten/kota," imbuhnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran di apbd, guna mengantisipasi dan mengakselerasi penyelesaian RDTR. 

"Dan kami pun sama, di (apbd) perubahan, di murni, harus diantisipasi. Sehingga dalam 2-3 tahun ke depan tuntas," kata Sekda Herman.

Sisi lain, RTRW yang akan dilaksanakan di Jabar kata dia, harus ramah investasi supaya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah pusat pada 2029 di 8 persen.

Sebab untuk mengejar angka tersebut kata dia, kuncinya adalah belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan terakhir adalah investasi.

"Ya Investment tentu salah satu tools-nya kan RTRW-nya harus ramah investasi," ujarnya.

Tidak hanya itu, indeks gini juga menjadi fokus karena belum meratanya industri, yang mana kini mayoritas di kawasan Bekasi, Karawang dan Bogor.

Daerah lain ini kata Sekda Herman agar pertumbuhan ekonominya merata, dapat menjadi kawasan konservasi. Menopang wilayah industri tersebut.

"Tapi tentu harus dikasih subsidi, insentif. Sehingga bersemangat untuk menjaga lingkungan. Jadi kita membangun Jawa Barat dalam sebuah ekosistem, 
tidak selalu bawa di Bekasi, di Karawang, industri. Ya teman-teman yang seharusnya ada di hulu memaksakan industri, ya tidak bisa, tetap concern di lingkungan, bisa tetap concern di konservasi, sehingga terbangun ke seimbangan," ucapnya.

Soal insentif ini, Sekda Herman menegaskan tidak melulu dalam bentuk alokasi anggaran.

"Bisa dalam bentuk kebijakan, atensi yang penting keadilan dirasakan semua kabupaten/kota. Dan adil itu bukan berarti sama rata sama rasa, adil itu adalah proporsional," kata dia.

Sementara Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana berharap, melalui pembahasan RTRW kali ini dampak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Baik dari sisi RDTR yang disampaikan, berdampak untuk percepatan investasi, juga dari sisi RTRW juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, sejumlah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi kata dia, akan dielaborasikan dengan RTRW yang baru. Sehingga memberikan dampak baik dari perencanaan RTRW yang dilakukan.

"Tadi disebutkan dari sisi pemerintah provinsi, kita akan diskusi akan tata ulang mengenai RTRW, sampai nanti kita ke RDTR yang tentunya memberikan kepastian, kecepatan untuk masyarakat. Apabila akan berinvestasi dan juga memberikan dampak untuk masyarakat yang hidupnya akan lebih baik," tandasnya. (Yuliantono)