Pemprov Jabar Periksa Kesehatan Warga Terdampak Industri Batu Kapur di Cipatat

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan dampak kesehatan yang dialami masyarakat di sekitar kawasan pengolahan Batu Kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Langkah tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan massal yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Jumat, 24 Juli 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta kondisi kesehatan warga di sekitar kawasan industri Batu Kapur ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan gangguan kesehatan akibat aktivitas pengolahan dan pertambangan Batu Kapur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, mengatakan Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Pemeriksaan kesehatan masyarakat akan melibatkan lima Puskesmas, yakni Puskesmas Jayamekar, Padalarang, Tagog Apu, Cipatat, dan satu puskesmas lainnya yang akan disesuaikan dalam pembagian wilayah kerja," ujar Adi Komar, Kamis (23/7/2026).

Untuk mendukung pemeriksaan, Pemprov Jabar menyiapkan tiga unit mobil X-ray atau rontgen, dua kendaraan layanan kesehatan keliling, serta obat-obatan yang disediakan oleh Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Selain memeriksa kondisi kesehatan masyarakat, pemerintah juga akan melakukan penilaian terhadap lingkungan kerja di kawasan pengolahan Batu Kapur. Pemeriksaan tersebut melibatkan Balai kesehatan Kerja dan Rumah Sakit kesehatan Kerja guna mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang muncul akibat aktivitas industri.

Seluruh layanan pemeriksaan diberikan secara gratis karena seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi tenaga medis dalam menentukan penanganan lanjutan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.

"Kalau memang diperlukan penanganan lebih lanjut, tentu akan dirujuk sesuai prosedur kesehatan. Karena nanti juga ada mobil X-ray dan rontgen sehingga hasil pemeriksaan bisa langsung diketahui," kata Adi.

Saat ini, jumlah warga yang akan mengikuti pemeriksaan masih dalam tahap pendataan dan verifikasi agar seluruh masyarakat yang terdampak dapat terakomodasi.

Tak hanya aspek kesehatan, Pemprov Jabar juga akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap warga terdampak. Pendalaman data dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan yang tepat, khususnya bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan hingga tidak dapat bekerja sementara waktu.

"Nanti akan kita dalami profil warga terdampak, baik kondisi kesehatannya maupun kondisi ekonominya. Jika memang ada warga yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, itu akan menjadi perhatian Pak Gubernur agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," pungkas Adi.***