Pemprov Jabar Turunkan Tim Medis ke Cipatat untuk Periksa Kesehatan Warga Terdampak

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mulai memetakan potensi dampak kesehatan yang dialami warga di sekitar kawasan pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan massal yang akan digelar mulai pekan ini. Pemeriksaan dilakukan sebagai respons atas arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang meminta kondisi kesehatan masyarakat di sekitar area industri batu kapur ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya gangguan kesehatan akibat aktivitas pengolahan dan pertambangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar mengatakan, Dinas kesehatan Jabar bersama Dinas kesehatan KBB akan melakukan koordinasi teknis pada Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut membahas pembagian wilayah layanan, jadwal pelaksanaan, hingga pendataan warga yang menjadi sasaran pemeriksaan.

"Pemeriksaan kesehatan masyarakat akan melibatkan lima Puskesmas yakni Puskesmas Jayamekar, Padalarang, Tagog Apu, Cipatat, dan satu puskesmas lainnya yang akan disesuaikan dalam pembagian wilayah kerja," ujar Adi Komar, Kamis (23/7/2026).

Guna menunjang kegiatan tersebut, Pemprov Jabar mengerahkan tiga unit mobil X-ray atau rontgen, dua kendaraan layanan kesehatan keliling, serta dukungan obat-obatan yang disiapkan Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tak berhenti pada pemeriksaan warga, pemerintah juga akan melakukan penilaian terhadap kondisi lingkungan kerja di kawasan pengolahan batu kapur. 

Pemeriksaan ini melibatkan Balai kesehatan Kerja dan Rumah Sakit kesehatan Kerja, guna mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang muncul dari aktivitas industri setempat.

Pemeriksaan kesehatan ditargetkan mulai berjalan pada Jumat (24/7/2026) di sejumlah fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya, karena pembiayaannya ditanggung pemerintah.

Adi menjelaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi tenaga medis untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan rujukan bagi warga yang membutuhkan perawatan lebih intensif.

"Kalau memang diperlukan penanganan lebih lanjut, tentu akan dirujuk sesuai prosedur kesehatan. Karena nanti juga ada mobil X-ray dan rontgen sehingga hasil pemeriksaan bisa langsung diketahui," ucapnya.

Hingga saat ini, jumlah warga yang akan mengikuti pemeriksaan masih dalam tahap pendataan dan verifikasi. Pemerintah ingin memastikan seluruh warga yang terdampak dapat terakomodasi dalam program tersebut.

Selain memotret kondisi kesehatan, Pemprov Jabar juga akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap warga yang terdampak. Pendalaman data dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan yang diperlukan, terutama bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan hingga tidak dapat bekerja untuk sementara waktu.

"Nanti akan kita dalami profil warga terdampak, baik kondisi kesehatannya maupun kondisi ekonominya. Jika memang ada warga yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, itu akan menjadi perhatian Pak Gubernur agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujarnya.