Pemprov Jabar Siaga Lonjakan Harga Plastik Tekan Industri dan UMKM

INILAHKORAN.ID - Gejolak harga plastik global kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas industri di Jabar. 

Kenaikan yang dipicu gangguan pasokan internasional, tekanan nilai tukar rupiah, serta faktor geopolitik, mulai merambat ke sektor produksi, terutama menghimpit pelaku UMKM yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut.

Kondisi itu menelanjangi satu persoalan mendasar, ketergantungan tinggi terhadap impor plastik yang selama ini dianggap sebagai opsi paling efisien, namun kini justru menjadi titik lemah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, plastik memegang peran penting dalam struktur industri daerah, meski bukan komoditas impor terbesar.

“Memang tidak terlalu dominan, tetapi cukup signifikan karena plastik menjadi bahan baku penting bagi banyak industri,” ujar Nining, Kamis (9/4/2026).

Dalam struktur perdagangan, impor plastik Jabar berada di kisaran 8 hingga 9 persen setiap tahunnya. Namun ketika negara-negara pemasok utama seperti Cina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai membatasi ekspor demi kebutuhan domestik, rantai pasok global pun terguncang.

Dampaknya tak terelakkan, harga plastik di dalam negeri melonjak. Situasi ini diperparah melemahnya rupiah yang membuat biaya impor semakin tinggi dan menekan margin produksi pelaku usaha.

Selama ini, industri dalam negeri cenderung memilih impor karena biaya produksi lokal dinilai belum kompetitif. Di sisi lain, kapasitas industri petrokimia nasional belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan besar tersebut. 

Kombinasi ini menciptakan ketergantungan struktural yang kini berbalik menjadi risiko.

“Kenaikan harga plastik ini menjadi masalah bersama karena plastik dibutuhkan hampir di semua sektor industri dan UMKM. Jika tidak ada langkah penanganan tertentu, kondisi ini bisa sangat mengganggu kegiatan produksi,” ucapnya.

Mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggeser strategi dengan mendorong diversifikasi sumber impor. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara pemasok tradisional yang saat ini cenderung menahan ekspor.

Selain itu, Pemprov tengah menyiapkan skema business matching guna mempertemukan pelaku industri lokal dengan produsen bahan baku dari negara alternatif. Amerika Serikat dan India masuk dalam radar sebagai pemasok potensial dengan kapasitas produksi besar.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi bantalan terhadap guncangan pasokan global sekaligus menjaga keberlangsungan produksi di dalam negeri.

Sisi lain, Disperindag Jabar terus melakukan pengawasan terhadap stok dan pergerakan harga di pasar. Meskipun pasokan saat ini masih relatif terkendali, tren kenaikan harga menjadi perhatian serius.

Dalam meredam tekanan biaya, pelaku usaha didorong melakukan efisiensi penggunaan plastik, termasuk optimalisasi desain kemasan. Pemanfaatan plastik daur ulang juga mulai diperluas sebagai alternatif bahan baku yang lebih terjangkau.

Tak berhenti di situ, pemerintah mulai melirik bahan substitusi seperti plastik berbasis jagung dan singkong. Selama ini kalah bersaing dari sisi harga, namun kondisi pasar saat ini membuka peluang baru bagi bahan ramah lingkungan tersebut untuk masuk ke rantai produksi.

“Selama ini produk tersebut kurang kompetitif karena harganya lebih mahal dibanding plastik konvensional. Namun dengan kenaikan harga plastik saat ini, bahan alternatif tersebut berpotensi menjadi pilihan yang lebih kompetitif bagi industri,” katanya.

Dari sisi konsumsi, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kampanye penggunaan tas belanja ulang pakai hingga sistem isi ulang kembali digencarkan.

Bahkan, regulasi pembatasan plastik sekali pakai di tingkat kabupaten dan kota tengah disiapkan untuk diperkuat, khususnya di pusat perdagangan.

Lonjakan harga plastik ini bukan sekadar tekanan jangka pendek, melainkan sinyal keras bagi industri Jawa Barat untuk berbenah. Ketergantungan pada impor yang selama ini menjadi penopang efisiensi, kini berubah menjadi kerentanan yang menuntut transformasi menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir.