Pemprov Jabar Siapkan Rp98 Miliar untuk Beli Pohon Perhutani di 2026

INILAHKORAN.ID - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuturkan, keinginan Gubernur Dedi Mulyadi untuk membeli pohon, tak lain sebagai upaya menambah hutan lindung dan konservasi di Jabar.

Mengingat, saat ini jumlah hutan lindung di Jabar hanya sekitar 11 persen. Sementara amanat dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU 11/2020), batas minimal kawasan hutan adalah 30 persen.

Maka dari itu, hutan produksi sekitar 21 persen, pohonnya ingin dibeli agar kawasan hutan lindung dan konservasi di Jabar semakin luas.

Langkah pertama dilakukan lanjut Dedi, Pemprov Jabar ingin membeli pohon hutan produksi milik perhutani yang seluas sekitar 390 ribu hektare.

"Itu kalau bisa tidak ditebang. Maka kemudian ada inisiatif dari Pak Gubernur, untuk menawarkan daripada ditebang, sudah kita beli," kata Dedi saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Jumat 19 Desember 2025.

Hanya saja rencana ini diakuinya belum pasti, karena menunggu restu dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkunhan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Mengingat kaitan dengan legalisasi lahan, karena milik Perhutani.

Bila tidak memungkinkan lanjut dia, pihaknya akan mengusulkan kepada kementerian terkait agar 100-200 ribu hektare lahan hutan produksi tersebut dijadikan konservasi.

"Mungkin kita lagi upayakan di tahun ini dan tahun depan. Jadi kita tidak perlu membeli pohon dari Perhutani, tetapi kita minta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalihkan fungsi hutan produksi menjadi hutan konservasi," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan masyarakat yang memiliki hutan produksi, agar pohon tidak ditebang melalui sejumlah skema.

"Pengelolaan, misalnya bersama tentang wisata di perkebunan, wisata di kehutanan atau produk-produk lain di kehutanan. Jadi masyarakat tidak perlu menebang tetapi kita akan berikan insentif, kita akan berikan kerjasama untuk pengelolaan hutan tidak boleh ditebang tapi masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hutan itu sendiri," katanya.

Sisi lain, Pemprov Jabar juga akan menanam pohon di lahan gundul maupun yang telah beralih fungsi ke tanaman hortikultura, agar kembali menjadi kawasan hutan konservasi.

"Beliau ingin kita langsung menyiapkan anggaran, untuk melakukan penanaman untuk pohon yang pohon keras ya agar bisa memperluas konservasi," ujarnya.

Dari alokasi anggaran, beli pohon untuk 'pohon abadi' ini kata Dedi, bila direstui kementerian terkait, pihaknya telah menyiapkan sekitar Rp98 miliar dari APBD 2026.

"Hitungan kita sementara di Rp98 miliar. Jika kemudian tidak dibolehkan kita membeli pohon Perhutani, kita akan dorong hutan produksi diubah menjadi hutan konservasi," tuturnya.

Sementara mengenai rencana penanaman pohon dengan memberdayakan masyarakat lewat skema upah Rp50 ribu per hari, Dedi mengaku sudah disiapkan sekitar Rp40 miliar di 2026 melalui Dinas Kehutanan.

"Awalnya Rp20 miliar. Ditambah Rp20 miliar lagi. Jadi Rp40 miliar.

Penanaman pohon ini dilakukan di lahan gundul, maupun di lahan milik Perhutani dan PTPN dalam rangka reboisasi.

Di mana harapannya, kawasan hutan lindung dan konservasi di Jabar dapat bertambah guna meminimalisir risiko bencana alam.

Sebelumnya Gubernur Dedi Mulyadi merencanakan membeli pohon di kawasan hutan produksi, sebab untuk mereboisasi lahan gundul diakuinya berbiaya besar.***