Pemprov Jabar Terancam Gagal Tuntaskan Target Jalan Mulus di 2026

INILAHKORAN.ID- Perbaikan dan kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat pada 2026 menjadi ujian berat bagi  Pemprov Jabar dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) setempat. 

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar membuat target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terancam tak tercapai.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengungkapkan DBMPR Jabar hanya dibekali anggaran Rp3,187 triliun untuk memastikan 97,5 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. 

Target itu mencakup 2.151,75 kilometer dari total 2.362 kilometer ruas jalan milik Pemprov Jabar dan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Namun dalam pembahasan anggaran, Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi menyampaikan keberatan. Dengan alokasi dana yang tersedia, target kemantapan jalan dinilai terlalu berat untuk direalisasikan.

“Maka dengan nilai seperti itu, Pak Kadis DBMPR minta tambahan. Dia minta, untuk mencapai angka 97,5 persen, dia butuh angkanya hampir Rp5,6 triliun,” ujar Daddy kepada INILAHKORAN.ID, dikutip Minggu, 25 Januari 2026.

Menurut perhitungan DBMPR Jabar, tambahan anggaran hingga Rp5,6 triliun menjadi syarat agar indeks kemantapan jalan provinsi benar-benar mencapai 97,5 persen. Persoalannya, ruang fiskal Pemprov Jabar saat ini sangat terbatas.

“Ya kita udah enggak mungkin lagi. Anggaran udah enggak mungkin geser-geser lagi, karena kita udah turun banyak. Yang pasti kemarin ketika sebelum pengesahan RAPBD, kita udah kehilangan cukup besar karena pajak enggak tercapai, karena dana transfer ke daerah Rp2,458 triliun enggak terkirim. Jadi lumayan,” ucapnya.

Kondisi tersebut membuat DBMPR Jabar akhirnya mengusulkan penurunan target kemantapan jalan dari 97,5 persen menjadi 90 persen. Usulan itu memunculkan kekhawatiran di DPRD, mengingat selisih target dinilai terlalu jauh dan berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan infrastruktur jalan.

Daddy menegaskan, Komisi IV DPRD Jabar memahami keterbatasan fiskal daerah, namun tetap berharap DBMPR Jabar tidak menurunkan target terlalu drastis.

“Kita paham. Tapi kita harap jangan terlalu jauh gap-nya. Minimal 95 (persen),” tandasnya.***