Pemprov Jabar Terjunkan 130 Penyapu Jalan Baru, Bantu Bersihkan Kota Bandung

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat untuk membenahi persoalan kebersihan di Kota Bandung. Sebanyak 130 petugas penyapu jalan tambahan diterjunkan langsung ke lapangan, menyasar ruas-ruas jalan provinsi yang selama ini dinilai belum terkelola optimal.

Kebijakan ini muncul di tengah sorotan tajam Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terhadap efektivitas ribuan petugas kebersihan yang telah lebih dulu dimiliki Pemerintah Kota Bandung.

Para petugas baru tersebut diketahui sudah mulai bekerja dalam tiga hari terakhir. Mereka ditugaskan secara khusus untuk memastikan kebersihan jalan provinsi terjaga setiap hari dengan pola kerja yang terukur.

"Pemprov Jabar telah mendistribusikan 130 tukang sapu baru untuk melakukan kebersihan secara rutin dalam setiap hari di seluruh wilayah. Kami sampaikan bahwa dalam upaya mendukung kebersihan di kota," ujar Dedi, Jumat (24/4/2026).

Dalam skema operasionalnya, setiap petugas memegang tanggung jawab membersihkan area sepanjang 300 meter di sisi kanan dan kiri jalan. Pembagian ini diharapkan mampu menciptakan standar kebersihan yang lebih konsisten dan terpantau.

Dedi menegaskan, intervensi ini bukan untuk mengambil alih peran Pemerintah Kota Bandung, melainkan sebagai bentuk dorongan agar kualitas lingkungan kota meningkat dan lebih layak huni.

"Ini adalah upaya untuk membantu mendukung Wali Kota Bandung agar tercipta Bandung yang nyaman aman bersih dan asri untuk kepentingan kita semua," ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para petugas yang telah mulai bertugas, sembari berharap kehadiran mereka dapat menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Hatur nuhun, terima kasih seluruh petugas penyapu Provinsi Jawa Barat yang mulai hari ini bertugas," katanya.

Sebelumnya, Dedi secara terbuka mengkritik kinerja petugas kebersihan Kota Bandung. Meski jumlahnya mencapai sekitar 1.500 orang di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kondisi lapangan dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Langkah penambahan personel dari Pemprov Jabar ini sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan kebersihan kota tidak cukup diselesaikan dengan kuantitas tenaga kerja, melainkan membutuhkan pengelolaan yang efektif, pengawasan ketat, serta kesadaran kolektif masyarakat.***