Pemprov Jabar Tetap Jalankan Program Barak Militer Berlanjut, Disdik Lebih Selektif

INILAHKORAN.ID - Skema pembinaan siswa bermasalah lewat barak militer dalam program Pancawaluya dipastikan tetap berlanjut pada 2026.

Namun, kebijakan itu kini dipersempit, hanya untuk kasus berulang dan pelanggaran berat, bukan lagi respons umum atas kenakalan remaja.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menegaskan, pendekatan barak bukan pintu pertama, melainkan opsi terakhir setelah pembinaan sekolah dinilai tak efektif. 

Kepala Disdik Jabar, Purwanto menyebut, sasaran program adalah siswa yang berkali-kali terlibat pelanggaran serius seperti merokok, berkelahi, hingga tawuran.

“Itu nanti yang membutuhkan penanganan khusus akan dikirim ke barak militer,” ujar Purwanto, dikutip Jumat 20 Februari 2026.

Ia menekankan, pada 2026 tidak semua pelanggaran otomatis berujung pembinaan di barak. Harus ada rekam jejak pelanggaran serupa yang berulang serta tahapan pembinaan internal di sekolah.

Lebih jauh, mekanisme pengiriman siswa juga diperketat. Harus ada rujukan resmi dari Disdik serta persetujuan orang tua atau wali murid. Program ini pun dipastikan tanpa pungutan biaya.

“Tidak ada bayar. Itu ditanggung pemerintah Provinsi. Saat ini hanya untuk anak yang memerlukan penanganan khusus, harus ada referal dari kita,” ucapnya.

Di tengah kontroversi pendekatan semi-militer, Pemprov tetap mengimbangi dengan kebijakan afirmatif di sektor akses pendidikan. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.5/Kep.777-Disdik/2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp35 miliar untuk Beasiswa Personal Pancawaluya Tahun Anggaran 2025.

Sebanyak 9.401 siswa menerima bantuan, terdiri dari 4.641 siswa sekolah negeri dan 4.760 siswa sekolah swasta. Masing-masing memperoleh Rp3,6 juta selama masa pendidikan.

Skema ini menegaskan dua wajah Pancawaluya, pendekatan tegas bagi pelanggaran berat dan dukungan finansial bagi siswa yang membutuhkan akses pendidikan. Satu sisi, pemerintah ingin membentuk karakter melalui disiplin ketat, sisi lain, menjamin tak ada siswa yang tertinggal karena kendala ekonomi.

Dengan model selektif di 2026, Disdik Jabar tampaknya ingin menghindari generalisasi, bahwa tidak semua kenakalan harus dijawab dengan barak, dan tidak semua pembinaan harus berujung pada pendekatan keras.***