Pemprov Pilih Jatinangor Pilot Project Menuju Jabar Digital Province

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagai pilot project implementasi menuju Jabar Digital Province.

Dimana dalam Focus Group Discussion bertajuk Sinkronisasi Langkah Transformasi Digital pada Life Event Cycle di Jawa Barat, yang digelar di Gedung Sate, Jumat 24 Januari 2025 dengan melibatkan perwakilan KemenPAN/RB dan Kemendagri, diulas secara matang untuk implementasinya kelak di Jatinangor.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, melalui penetapan Jatinangor sebagai pilot project Jabar Digital Province itu diharapkan mampu memberikan hasil positif terkait optimalisasi digital dalam pelayanan publik.

Dipilihnya Jatinangor juga bukan tanpa alasan, karena dianggap cerminan kawasan perkotaan.

"Kami posisikan digital sebagai alat, karena dengan digital public services, delivery-nya lebih cepat, ringkas, murah, lebih baik dan aman," ujar Sekda Herman.

Pelayanan publik mulai dari akta kelahiran, NIK, Kartu Identitas Anak (KIA) hingga Kartu Keluarga menjadi salah satunya yang diproyeksikan dalam optimalisasi digital.

Kendati demikian, hal ini lanjut dia juga dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan dan infrastruktur daerah masing-masing.

"Tapi ini step by step kami akan dorong. Tapi prinsip dasarnya bagaimana pelayanan publik di Jawa Barat faster, easier, better dan safer. Tentu kita antisipasi yang offline-nya. Jadi layanan online yes, offline yes," ucapnya.

Dalam mengakselerasi digital ini sambung Herman, akan memaksimalkan sarana prasarana yang sudah ada, termasuk pakar atau ahli.
 
"Jadi bukan base of project tapi base of gotong-royong," kata dia.

Harapannya, Jabar dapat menjadi yang terdepan dalam digitalisasi. Terlebih tak lama lagi bakal ada peraturan gubernur (Pergub) tentang transformasi digital.

Melalui piloting ini kata dia, kekurangan dapat segera diantisipasi dan selanjutnya sesegera mungkin diimplementasikan ke 27 kabupaten/kota.

"Kami pun mengikuti kebijakan yang digariskan secara nasional terkait digital government. Kami harus terdepan, dalam transformasi digital untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.