Pemugaran Situs Gunung Padang Berjalan, Pemprov Jabar Tegaskan Bukan Piramida

INILAHKORAN.ID - Polemik soal situs Megalitikum Gunung Padang, Kabupaten Cianjur kembali ditegaskan pemerintah. pemugaran yang dilakukan Kementerian Kebudayaan bersama Pemprov Jabar memastikan satu hal penting, situs Gunung Padang bukanlah piramida sebagaimana ramai diperbincangkan di ruang publik.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Iendra Sofyan menjelaskan, pemugaran yang berlangsung sejak Desember 2025 bertujuan menata ulang struktur situs Gunung Padang agar bentuk aslinya semakin jelas dan utuh, bukan mengubah karakter bangunan.

“pemugaran itu bukan membangun ulang, tapi menata. Batu-batu yang posisinya tidak rapi diluruskan agar struktur aslinya bisa terbaca dengan baik,” ujar Iendra dikutip Minggu 4 Januari 2025.

Menurut Iendra, kajian arkeologis dan proses ekskavasi sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Dari hasil penggalian sementara, tidak ditemukan struktur batuan di situs Gunung Padang itu yang mengarah pada bentuk piramida.

“Batunya tidak sampai ke dalam. Setelah diekskavasi, paling dalam hanya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Jadi tidak ditemukan struktur piramida,” ucapnya.

Temuan tersebut justru memperkuat kesimpulan, bahwa situs Gunung Padang merupakan punden berundak atau teras berundak, bentuk bangunan megalitikum yang lazim digunakan masyarakat kuno untuk aktivitas ritual.

“Yang ada itu undak berundak. Batu di bagian dalam diperkirakan sebagai pondasi, lalu bagian atasnya ditata. Bentuknya tidak akan banyak berubah, hanya semakin rapi dan terbaca,” paparnya.

Ia menegaskan, narasi Gunung Padang sebagai piramida tidak memiliki dasar kuat secara ilmiah berdasarkan hasil ekskavasi terbaru. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap menunggu hasil akhir kajian yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.

“Ini masih penilaian awal. Tapi dari kementerian sudah menyampaikan bahwa tema besar situs ini adalah ritual, bukan pusat kerajaan,” tuturnya.

pemugaran situs Gunung Padang ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah berharap, setelah proses selesai, publik dapat memahami Gunung Padang secara lebih proporsional sebagai warisan budaya penting, bukan sekadar sensasi sejarah.