Pengamat Ingatkan Pemprov Jabar untuk Turut Perhitungkan Konsekuensi yang Dialami ASN Ketika WFH

INILAHKORAN.ID - pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengingatkan, agar penerapan work from home (WFH) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mempertimbangkan konsekuensi yang dialami oleh ASN.

Kristian mengatakan, dengan WFH memang akan memberikan keuntungan bagi Pemprov Jabar, karena menekan biaya operasional kantor.

Di mana anggarannya dapat dialokasikan untuk kepentingan lain, yang dinilai lebih prioritas. Tapi sisi lain, pengeluaran tambahan yang dialami ASN sejatinya harus turut dipertimbangkan oleh Pemprov Jabar.

Contohnya, biaya pulsa telepon maupun kuota internet, karena dalam WFH dipastikan ASN akan menggunakan lebih intens untuk koordinasi dan pelaporan pekerjaan yang dilakukannya.

"Begini, kalau menurut saya sih konsekuensi dari WFH sebenarnya harus diperhitungkan. Artinya termasuk meningkatnya biaya komunikasi, termasuk kuota internet. Itu kan harus diperhitungkan dengan baik," ujar Kristian saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 7 Januari 2026.

Sebab jangan sampai kata dia, karena persoalan tersebut dapat menjadi kendala dalam mengakselerasi efektivitas ASN ketika bekerja.

"Sehingga kemudian dalam proses pelaksanaan pekerjaan tetap bisa menghasilkan hasil yang optimal," ucapnya.

Pemprov Jabar lanjut Kristian, harus mulai melakukan kajian, berapa kebutuhan dalam mengakomodir hal tersebut dan dari mana sumbernya bisa didapat.

"Nah sekarang kan tinggal dihitung saja sebenarnya, kebutuhan dan bebannya berapa. Lalu dari pos anggaran mana itu bisa dialokasikan dan bagaimana proses pencairannya agar kemudian tidak rentan dengan praktik korupsi," katanya.

Meski demikian, hal ini tegas dia, juga jangan sampai menjadi penghambat dalam pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov Jabar.

"Hal-hal yang perlu disempurnakan (dilakukan), agar proses pekerjaan yang dilakukan dari rumah ini bisa optimal," tutupnya.***