Pengeluaran Warga Cimahi Menurun Tipis, UMKM Diminta Lebih Peka Pasar

INILAHKORAN, Cimahi – Pengeluaran masyarakat Kota Cimahi untuk aneka barang dan jasa pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp494.170 per kapita per bulan. 

Angka tersebut mengalami penurunan tipis sebesar 0,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penurunan tersebut dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang berpotensi berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi.
 
Meskipun menurun, Kota Cimahi masih berada di peringkat kelima tertinggi di Jawa Barat dan peringkat ke-23 secara nasional dalam hal pengeluaran untuk barang dan jasa. Di tingkat Pulau Jawa, Cimahi menempati urutan ke-13.
 
Data BPS menunjukkan bahwa total pengeluaran masyarakat Cimahi mencapai Rp1.179.925 per kapita per bulan, dengan alokasi untuk makanan sebesar Rp618.368 dan bukan makanan sebesar Rp561.557. Pertumbuhan total pengeluaran masyarakat Cimahi secara keseluruhan hanya naik 1,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
 
Tren Fluktuatif Pengeluaran: Masyarakat Bawah Lebih Prioritaskan Makanan
 
BPS mencatat bahwa pengeluaran untuk aneka barang dan jasa di Cimahi menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan sebesar 35,2%, kemudian melambat menjadi 1,5% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun 0,9% di tahun 2024. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2023, yakni Rp498.504 per kapita per bulan.
 
Statistisi Ahli Madya BPS, Dewi Mulyahati, menjelaskan bahwa penurunan ini terutama terjadi pada kelompok 40 persen rumah tangga menengah ke bawah. Sementara itu, pengeluaran untuk konsumsi non-makanan justru mengalami peningkatan pada kelompok 40 persen menengah dan 20 persen masyarakat atas.
 
"Kalau dikatakan terpengaruh inflasi, menengah dan menengah ke atas mampu kan menambah konsumsi non makanannya," kata Dewi belum lama ini.
 
Dewi menambahkan bahwa penurunan pengeluaran pada masyarakat bawah menunjukkan bahwa pendapatan mereka lebih banyak dialokasikan untuk pengeluaran makanan. 

"Bisa saja terjadi karena harga-harga makanan, bukan terhadap pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
 
Dewi menekankan bahwa penurunan konsumsi pengadaan barang dan jasa (non-makanan) terjadi pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini berdampak pada UMKM yang pangsa pasarnya adalah masyarakat bawah.
 
"Tapi kalau pangsa pasarnya UMKM itu adalah masyarakat bawah untuk yang non makanan mungkin agak goyang dikit tapi hanya sedikit," katanya. 

"Jadi kalau UMKM memang untuk masyarakat ke bawah lebih ke makanan kalau kami lihat, jadi untuk makanan justru ga keganggu karena untuk makanan masyarakat ke bawah naik," ujarnya.
 
Dewi memberikan beberapa rekomendasi untuk UMKM di Cimahi, yakni fokus pada pangsa pasar, dalam hal ini UMKM perlu memahami tren kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat (menengah ke atas, menengah, dan bawah) untuk menentukan pangsa pasar yang tepat.
 
"Pemasaran digital, UMKM perlu meningkatkan kemampuan pemasaran digital mereka, karena saat ini konsumen semakin melek teknologi dan pengemasan dimana UMKM di Cimahi sudah cukup baik dalam hal pengemasan produk, namun perlu terus ditingkatkan," bebernya.
 
Cimahi Perlu Belajar dari Daerah Lain
 
Jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat, pengeluaran Cimahi untuk barang dan jasa masih relatif rendah. Kota Bekasi mencatat pengeluaran sebesar Rp808.107, Kota Bogor Rp734.573, dan Kota Depok Rp722.426. Sebaliknya, Kabupaten Cirebon mencatat lonjakan terbesar, dengan pertumbuhan mencapai 87,4 persen menjadi Rp460.232.
 
Dewi menyarankan agar Kota Cimahi melihat data dan membandingkan diri dengan wilayah lain untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan. 

"Apalagi melihat wilayah yang hampir sama kaya Kota Bandung, itu artinya menambah apalagi yang bisa kita lihat tapi bukan semuanya ditiru," tandasnya. *** (agus satia negara)