Pengurus Baru BPC PHRI KBB Resmi Dikukuhkan, Pemda KBB Siap Jadi Mitra

INILAHKORAN, Ngamprah - Dikukuhkannya Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI)  Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2023-2028 mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang mengibaratkan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB dan PHRI laiknya sebuah mata uang yang saling membutuhkan.

"Pengusaha hotel misalnya, perizinannya diurus oleh Pemda dengan berbagai persyaratannya," kata Arsan usai pengukuhan Pengurus BPC PHRI KBB di Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 18 Oktober 2023.

Menurutnya, begitu para pengusaha membuka usaha hotel dan restoran, maka sesuai dengan Undang-Undang (UU) mereka menjadi wajib pajak (WP).

"Karena ini asesmen, maka perlu ada koordinasi yang bagus dan dalam pengembangan hotel harus disupport oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)," tuturnya 

Dengan begitu, sambung Arsan, hotel bakal ramai dengan pengunjung dan dengan banyaknya pengunjung otomatis pajak hotel akan meningkat.

Kendati demikian, dibutuhkan fasilitator yang bisa mengkomunikasikan antara pengusaha hotel dengan Pemda.

"Untuk memfasilitasi itu lahirlah PHRI sebagai lembaga atau wadah yang harus ada di setiap daerah guna menjembatani antara pengusaha hotel dan restoran dengan Pemda supaya hak-hak dan tujuannya bisa tercapai," ujarnya.

Ke depan, terang Arsan, pihaknya bakal menjalin komunikasi yang lebih bagus dengan PHRI agar tidak ada lagi kesan yang menganggap keberadaan PHRI hanya sebagai objek atau sapi perah saja.

"Hal itu harus kita hilangkan karena kita merupakan Mitra yang sejajar dan saling menguntungkan," terangnya.

Selain itu, ungkap Arsan, tanpa PHRI tidak mungkin Pemda KBB mengurusi semua Mitra pengusaha hotel dan restoran.

"Di KBB pengusaha hotel dan restoran hampir 1.000. Makanya, saya dorong teman-teman PHRI untuk mengumpulkan semua pengusaha hotel dan restoran untuk kemudian menyamakan persepsi," ungkapnya.

"Ada hotel, ada restoran ada pajak dan ada Pemda. Siapa yang mewadahi itu, ya PHRI dan hari ini merupakan pelantikan pengurus BPC PHRI KBB," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua BPC PHRI KBB, Eko Supriyanto menyebut, dalam kepengurusan BPC PHRI KBB periode 2023-2028 pihaknya memiliki visi melayani dan misi memberikan pelayanan kepada anggota.

"Misi berikutnya, kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar," sebutnya yang juga Owner TWGC Lembang ini.

Tak hanya itu, BPC PHRI KBB saat ini juga bakal bersinergi dengan Pemda dan stakeholder terkait agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata yang menjadi anggota PHRI di KBB bisa berkembang.

"Secara umum, sektor pariwisata di KBB juga bisa berkembang," ucapnya.

Eko mengaku, pihaknya pun telah melakukan rekonsiliasi dengan Pj Bupati Bandung Barat dan dinas agar keberadaan PHRI ini tidak melulu dijadikan objek saat ada kepentingan saja.

"Alhamdulillah, pak Pj Bupati Bandung Barat akan memfasilitasi kami untuk bisa bersinergi dengan dinas-dinas terkait agar tidak dijadikan objek lagi melainkan menjadi Mitra," ujarnya.

Kemudian, lanjut Eko, di kepengurusan BPC PHRI KBB periode 2023-2028 terdapat dua bidang, yakni Bidang Organisasi dan Bidang SDM.

Meski begitu, bidang-bidang di PHRI bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan anggota, mungkin ada Bidang Promosi dan lainnya.

"Nah, SDM karena kami pengusaha ini bergerak begitu cepat, sedangkan tenaga kerja yang tersedia itu tidak sama rata," ucapnya.

"Jadi, kami perlu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti zaman dulu di BLK agar para karyawan di PHRI ini bisa memiliki standar skill yang sesuai dengan pemerintah," paparnya.*** (agus satia negara)