Penyaluran Bantuan Pendidikan di Cirebon Dikritik, Pemda Minta Warga Aktif Melapor

INILAHKORAN.ID - Persoalan ketidakmerataan bantuan pendidikan bagi siswa di Kabupaten Cirebon kembali menjadi perhatian. Sejumlah pejabat daerah menegaskan komitmen untuk memperbaiki distribusi bantuan dengan membuka ruang pengaduan masyarakat dan memperkuat pengawasan bersama.

Bupati Cirebon, Imron  menyampaikan penyaluran bantuan pendidikan selama ini telah melalui mekanisme pembahasan bersama legislatif. Meski demikian, diatidak menutup kemungkinan adanya ketidaktepatan sasaran di lapangan.

“Bantuan-bantuan sekolah itu hasil musyawarah. Jika ada yang tidak tepat sasaran harus ada laporan terlebih dahulu, monggo dilaporkan. Karena bantuan seperti itu juga melalui musyawarah dengan DPR,” ujar Imron, Minggu 3 Mei 2026.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak. Jangan sampai laporan yang masuk ke Bupati hanya yang baik baik saja. Sementara, kenyataan dilapangan berbanding terbalik.

"Saya selalu terbuka menerima informasi dari masyarakat. Apalag ini urusannya dengan masalah bantuan. Supaya saya bisa mengecek, bantuannya diterima atau tidak," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, selalu memastikan berbagai program bantuan pendidikan masih berjalan dan terus dievaluasi. Dia juga menyebut sejumlah aduan masyarakat sebelumnya telah ditangani.

“Kita ada banyak program bantuan pendidikan, nanti akan segera kita selesaikan. Banyak juga laporan sebelumnya yang sudah kami tuntaskan. Tahun kemarin ada kasus dua kakak beradik dan sudah kami selesaikan. Jadi lapor saja, nanti kita selesaikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, mekanisme pelaporan dari masyarakat merupakan bagian penting untuk memperbaiki distribusi bantuan yang dinilai belum sepenuhnya merata.

"Isu ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pemerataan akses pendidikan. Namun kami sudah bersinergi dengan DPRD masyarakat. Jadi, penyaluran bantuan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta berkeadilan," tegasnya.***