Perang Melawan Judi Online dan Pinjaman Ilegal: Ibas Dukung Regulasi Tegas Pemerintahan Prabowo

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan dukungannya terhadap rencana penerbitan regulasi baru dalam upaya pemberantasan judi dalam jaringan (daring) atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan Judi Online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," ujar Ibas dikutip dari ANTARA.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam seminar tersebut, Ibas menekankan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal tidak cukup hanya dengan wacana, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," tegasnya.

Ibas juga mengingatkan bahwa fenomena judi online dan Pinjaman Ilegal semakin marak, meresahkan masyarakat, dan merugikan banyak orang, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, selain penindakan hukum, perlu adanya kebijakan preventif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran digital bagi masyarakat.

Selain menyoroti aspek regulasi dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi finansial bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik perjudian atau pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" serunya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan mikro agar berkembang tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Menurutnya, dengan akses keuangan yang legal dan bertanggung jawab, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jebakan finansial yang bisa merugikan di masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," jelasnya.

Ibas menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi, baik konvensional maupun online, telah menjadi perhatian pemerintah dari masa ke masa. Ia menggarisbawahi bahwa sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto, langkah-langkah untuk menekan praktik perjudian terus dilakukan.

Namun, menurutnya, tantangan di era digital saat ini semakin besar, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif untuk menangani masalah ini secara efektif.

Sebagai bagian dari solusinya, Ibas mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan judi online dan pinjaman ilegal dengan mengedepankan kesadaran digital (digital awareness). Ia mendorong gerakan nasional bertajuk #SadarDigital sebagai upaya kolektif dalam melawan praktik perjudian dan pinjaman ilegal yang merugikan.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajaknya.***