Perangi Bank Emok, Dedi Mulyadi Bakal Berikan Pinjaman Bunga 1 Persen Lewat bjb
Kehadiran bank emok diakui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi semakin menjamur dan meresahkan, khususnya di kawasan pedesaan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Kehadiran Bank Emok diakui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi semakin menjamur dan meresahkan, khususnya di kawasan pedesaan.
Tidak sedikit masyarakat yang jadi korban, akibat kebutuhan dan akhirnya terpaksa mengambil pinjaman ke bank emok dengan bunga pinjaman yang tinggi, dimana bisa mencapai 20 persen.
"Kadang-kadang kalau kepepet ya 15-20 persen juga diberikan, kalau kepepet ya. Dan itu bergulir itu terus dan kemudian nanti biasanya warga ini ketika di bank emok dia enggak kebayar, dia bayar lewat bank keliling. Ketika bank keliling enggak kebayar dia bayang lewat bank MBK. Jadi muter sebenarnya," ujar Dedi di Lembur Pakuan, Subang, Selasa malam 22 Juli 2025.
Satu warga Jabar imbuh Dedi, bisa terjerat utang di empat bank yang berbeda-beda suku bunganya. Dengan kondisi tersebut, Dedi menyampaikan ada beberapa hal yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat Jabar, salah satunya diberikan cicilan nol bunga di Bank bjb dengan bantuan langsung dari pemerintah provinsi.
Namun, rencana itu nantinya akan disimulasikan dalam satu kecamatan terlebih dahulu, sebelum kemudian disebarkan ke daerah lainnya dengan metode serupa.
"Kami tidak akan nyebar dulu di Jabar tapi, misalnya difokuskan di satu kecamatan sebagai pilot project. Bank bjb ngasih pinjaman, kemudian bunganya itu mendapat subsidi dari Pemprov Jabar. Bunganya misalnya ini sudah ada sih, tapi kita lagi mau ngitung dulu," ucapnya.
Perhitungan yang dimaksudkan Dedi yaitu, bunga umum lima persen yang biasanya dikenakan kepada masyarakat yang meminjam uang, bagaimana caranya agar diturunkan ke satu persen, setelah itu empat persen nantinya akan dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jabar ke Bank bjb.
"Kalau kalau umumnya bunga misalnya 5 persen, sehingga mereka nanti menjadi 1 persen. Yang 4 persen nya nanti disubsidi lewat APBD. Ini yang lagi kita siapkan dan kita akan pilih beberapa desa, kemudian dalam satu kecamatan dan akan kita lihat pertumbuhannya dengan pinjaman itu menyelesaikan tidak," tuturnya.
Dedi melanjutkan, dengan biaya pinjaman yang ringan, maka masyarakat tidak akan terjerat utang di bank emok. Kebijakan ini dikatakannya berkaitan dengan pelarangan studi tur dan lainnya yang membuat orang tua harus berutang agar sang anak bisa mengikuti kegiatan piknik tersebut.
"Kebijakan ini bagian dari membebaskan warga dari kewajiban bayar sekolah. Gitu kan. Membebaskan warga untuk bayar studi tour. Membebaskan warga untuk anak-anaknya tidak ikut outing class, biaya perpisahan, biaya wisuda," katanya.
"Nah, sebenarnya itu strategi saya untuk menekan agar masyarakat Jabar tidak lagi pinjam untuk atas nama sekolah," tandasnya.***
Editor : JakaPermana

