INILAHKORAN, Bandung- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mewaspadai krisis global pangan dan energi.
Hal ini dikatakan Ridwan Kamil guna menanggapi arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyatakan sektor pangan dan energi sudah terjadi di beberapa negara.
Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar telah melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi krisis tersebut.
Terdapat tujuh langkah penguatan ekonomi dalam menghadapi krisis global, salah satunya terkait digitalisasi di desa-desa Jabar.
"Tujuh ekonomi yang siap merespons perubahan global. Seperti, efisiensi, digital di desa-desa, sehingga kita bisa memaksimalkan kekuatan respons krisis global dengan memperkuat di daerah," ujar Ridwan Kamil di Jalan Gatot Subroto, Selasa (19/7/2022).
Hal lainnya, Ridwan Kamil mengatakan, untuk menghadapi krisis global Pemprov Jabar juga telah memperkuat sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar, yaitu pariwisata. Hasil dari itu, kata dia bisa membantu untuk sektor lain termasuk pangan.
"Contoh, saya fokus di pariwisata lokal. Itu, kan, putaran ekonominya luar biasa dan turunannya. Kemudian bergeser BBM makin mahal, kita geserkan dengan energi terbarukan saya promosikan mobil listrik," ungkapnya.
Sedangkan, Pemprov Jabar juga sudah sudah mulai mengkonversikan energi listrik dari tenaga matahari. Ridwan memastikan bahwa Jabar siap dalam menghadapi krisis global.
"Jabar juga ada pembangungan berbasis energi matahari. Sebenarnya itu respons. Kalau Jabar tidak bergerak, nanti pada saat ada disrupsi-disrupsi urusan pangan, urusan energi, kita korban mahal. Kalau sudah mahal, rakyat yang pasti jadi korban," katanya.
Kayanya melanjutkan, semua upaya untuk melawan krisis global ini sedang berjalan. Sehingga, ketika nanti sewaktu-waktu terjadi, Jabar bisa turut membantu pemerintah pusat.
"Makanya tidak bisa dipanen sekarang, tapi rute menyiapkan terhadap respons global itu sudah kami lakukan," kata dia.
Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jabar, Yayat Hidayat sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Jabar berpotensi terkena krisis global pangan dan energi. Menurutnya, hal itu akan berdampak terhadap ketentraman dan keamanan masyarakat Jabar yang selama ini terjaga dengan baik.
Yayat juga menyarankan agar Pemprov Jabar untuk mempersiapkan kebijakan atau program untuk mengantisipasi hal itu dengan membuat program jangka pendek dengan melakukan intervensi terhadap pasar.
"Intervensi ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dan terjangkau," ujar Yayat melalui pesan WhatsApp di Bandung, Selasa (17/5/2022) lalu.
Langkah ke dua yaitu jangka menengah/panjang. Yayat bilang, Pemprov Jabar harus mengoptimalkan gerakan petani milenial agar para pemuda di Jawa Barat lebih tergugah lagi dan kembali ke kampungnya masing-masing untuk menjadi petani dengan slogan tinggal di desa, rejeki kota dan bisnis mendunia.
"Termasuk memperkuat program One Produk One Pesantren (OPOP) untuk memperkuat basis ketahanan pangan di Jabar," katanya.
Ketiga, pemerintahan provinsi Jawa Barat harus menggencarkan kembali pola usaha tani yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi (Smart Farmers). Penerapan teknologi pertanian/perkebunan penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani. Sehingga hasil panennya menjadi lebih baik secara kualitas dan kuantitas.
"Dan keempat, masyarakat petani juga diharapkan mampu memanfaatkan keberadaan market place untuk memasarkan hasil pertanian, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik," jelas Yayat.
Adapun Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengarahkan pada seluruh jajarannya untuk mewaspadai krisis global pangan dan energi. Orang nomor satu di Indonesia ini menyatakan bahwa krisis sektor pangan dan energi ini sudah terjadi di beberapa negara.
"Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu," ujar Jokowi, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022).***(Riantonurdiansyah)