Pertahankan UHC, Pemkab Bandung Barat Tambah Jumlah PBPU hingga 365.000

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bakal menambah jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 365.000 jiwa.

Upaya penambahan pekerja bukan penerima upah tersebut dilakukan untuk terus mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah diraih bagi seluruh warganya. 

"Peningkatan jumlah kuota peserta PBPU Pemda ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan hak dasar masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Selasa 17 Juni 2025.

Sebagai bukti konkret, kata Jeje, dirinya telah menandatangani Addendum Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dan Pemda Bandung Barat terkait dengan penambahan jumlah peserta PBPU Pemda Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung oleh pemerintah daerah. 

"Penandatanganan Addendum tersebut sudah dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi pada Senin 16 Juni 2025," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pemenuhan hak jaminan kesehatan masyarakat.

"Melalui addendum itu, Pemkab Bandung Barat secara resmi menambah jumlah peserta PBPU Pemda menjadi 365.000 jiwa, sebagai bagian dari upaya mempertahankan status UHC yang telah dicapai sejak tahun 2024 lalu," jelasnya.

Jeje menyebut, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, Pemkab Bandung Barat berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat.

"Terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses jaminan kesehatan yang layak," sebutnya.

"Penambahan kuota PBPU Pemda ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mempertahankan dan memperkuat UHC di Bandung Barat,” tegasnya.

Tak cuma itu, orang nomor satu di Bandung Barat itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan program JKN tidak dapat berjalan sendiri. Butuh kerja sama lintas sektor, termasuk sinergi kuat dengan BPJS Kesehatan," ujarnya.

"Saya mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin selama ini dan berharap ini terus ditingkatkan demi masyarakat Bandung Barat yang lebih sehat dan sejahtera,” tambahnya.

Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengaku sangat mengapresiasi tinggi terhadap langkah strategis Pemkab Bandung Barat.

Menurutnya, penambahan jumlah peserta PBPU Pemda ini tidak hanya memperkuat status UHC Prioritas di daerah, namun juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu. 

“Kami sangat mengapresiasi komitmen luar biasa dari Bupati Bandung Barat dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat," kata Irfan.

"Ini adalah hal baik yang patut dicontoh oleh daerah lain. Untuk KC Cimahi juga saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan upaya nya selama ini dalam meraih, memastikan, dan menjaga UHC di Bandung Barat,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar menyambut baik komitmen dan langkah proaktif dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

Menurutnya, penambahan jumlah peserta PBPU Pemda menjadi 365.000 jiwa akan berdampak besar terhadap keberlanjutan layanan JKN.

“Bandung Barat termasuk kabupaten yang sangat responsif dalam memperjuangkan layanan kesehatan warganya. Komitmen Bupati Jeje sangat kami apresiasi dan kami berterimakasih, karena ini akan memperkuat kesinambungan UHC di wilayah kerja kami,” ujarnya.

Dengan penambahan ini, Kabupaten Bandung Barat menargetkan peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama.*** (agus satia negara)