Pilkades Secara Digital, Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Harus Berimplikasi Efisiensi

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilakukan secara digital harus berimplikasi terhadap efisiensi.

Jangan sampai, kata Dedi Mulyadi, dengan proses digital itu Pilkades yang tujuannya untuk menekan biaya malah justru sebaliknya.

"Kita lihat, digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu 4 Juni 2025.

Selain kebijakan pemilihan kepala desa secara digital ini, harus melahirkan efisiensi, dia juga ingin ada kecepatan dalam penghitungan hasil pemilihannya.

"Nanti penghitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang nunggu antrian lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam," ucapnya.

Jika penerapan sistem pemilihan kepala desa secara digital ini berhasil, maka Jawa Barat akan menjadi tolok ukur pengembangan demokrasi di Indonesia.

"Pemilihan Bupati/Wali Kota, pemilihan Gubernur, dengan menggunakan pemilihan digital," kata dia.

Dedi pun menginginkan, sistem ini diterapkan secara serentak di desa-desa. Tapi, secara percontohan, nantinya akan diterapkan lebih dulu di pemilihan RW. 

"Tapi bisa dimulai begini, percobaan-percontohan di RW saja, kita bikin sampel beberapa pemilihan ketua RW dengan sistem pemilihan elektronik," ucapnya.

Sementara terkait sistemnya, akan dibuatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar dapat digunakan oleh RW dan Desa di Jabar. 

"Nanti tata kelolanya akan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa," katanya.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta agar Desa di Jabar menerapkan e-budgeting dalam tata pengelolaan keuangannya. 

"Artinya seluruh tata kelolaan keuangan di desa tidak ada lagi menggunakan uang tunai. Tapi semuanya harus tertransformasi dalam sistem digitalisasi keuangan," ujarnya.

Nantinya kata dia, setiap desa akan diberikan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bank Indonesia (BI).

"KPK bisa menjadi bagian untuk mendampingi pengelolaan tata kelolaan keuangan di desa, kemudian Bank Indonesia menjadi tenaga pendampingnya, juga terintegrasi dengan pengelolaan di perbankan. Itu sangat mudah dan nanti BPKP juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari itu. Pemeriksaan sistem keuangan di desa bisa dilakukan dengan jarak jauh," tandasnya.