Pj Bupati Bandung Barat Tak Hadiri Undangan Klarifikasi DPRD KBB, Mahdi: Komitmen Perbaiki KBB Jangan-jangan Omdo
Pimpinan dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyayangkan ketidakhadiran Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dalam undangan klarifikasi pelaksanaan open bidding di lingkungan Pemkab Bandung Barat tanpa adanya komunikasi kepada legislatif.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Pimpinan dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyayangkan ketidakhadiran Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dalam undangan klarifikasi pelaksanaan open bidding di lingkungan Pemkab Bandung Barat tanpa adanya komunikasi kepada legislatif.
Alhasil, DPRD KBB terpaksa menunda rapat internal dan berencana mengundang kembali Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM untuk mempertanyakan sejumlah mekanisme pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa tersebut.
"Yang jelas ketidakhadiran Pj Bupati Bandung Barat menjadi bukti tidak adanya respons terhadap apa yang menjadi keinginan DPRD KBB," kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat ditemui di Sariater Kamboti Bandung, Senin 23 Desember 2024.
Mahdi menegaskan, DPRD KBB bukan berdiri atas nama pribadi melainkan atas nama masyarakat Bandung Barat. Sebab, terkait persoalan open bidding atau seleksi terbuka JPTP setingkat eselon 2 ini, nama Pj Bupati Bandung Barat banyak mencuat di berbagai pemberitaan.
Oleh karenanya, sambung Mahdi, pihaknya berharap Pak Ade Zakir dapat hadir dalam undangan kali ini. Namun, pihaknya menyayangkan orang nomor satu di Bandung Barat itu tidak datang.
"Kan Pak Pj yang menginisiasi adanya seleksi tersebut tapi karena Pak Pj tidak hadir, kami sepakat menghentikan pertemuan ini sebab yang diharapkan kehadiran Pak Pj itu biar mengklarifikasi," tegasnya.
Kendati begitu, Anggota Fraksi PKS KBB itu bakal terus mengambil langkah agar persoalan open bidding ini tak berlarut-larut.
Pihaknya pun bakal mengundang kembali atau diundang Pj Bupati Bandung Barat untuk menyampaikan klarifikasinya.
"(Open bidding) ranahnya eksekutif tapi meskipun demikian DPRD punya fungsi pengawasan maka harus ada koordinasi dari Pemkab Bandung Barat dengan DPRD KBB. Keberadaan kami ini dianggapnya sebagai apa?," pungkasnya.
"Itulah yang kami sayangkan, peristiwa yang sudah-sudah harusnya tidak boleh terjadi lagi," imbuhnya.
Kalau hal ini berlanjut, sambung Mahdi, artinya peristiwa yang sudah berlalu terulang kembali. Lantas apa kabar dengan komitmen akan memperbaiki yang kerap disampaikan eksekutif selama ini.
"Komunikasi kita akan perbaiki Bandung Barat lebih baik itu jangan-jangan omdo (omong doang)," ujarnya.
Mahdi menegaskan, jika Pj Bupati Bandung Barat tetap tidak mengindahkan langkah yang dilakukan dewan. Maka, pihaknya bakal mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus atau Pansus.
"Itu salah satu ranah kami, dan kami akan pertanyakan alasannya. Kenapa tidak mau merespons. Tujuannya untuk menjaga marwah legislatif dan eksekutif," ujarnya.
Sebelumnya, tak adanya komunikasi dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat terkait pelaksanaan open bidding untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) menuai sejumlah tanya di legislatif Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, belum tuntas polemik rotasi mutasi empat pejabat setingkat eselon 2, kini Pemda Bandung Barat kembali melaksanakan open bidding tanpa sepengetahuan dewan.
Alhasil, DPRD KBB berencana melakukan pemanggilan terhadap Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempertanyakan mekanisme pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa.***
Editor : JakaPermana
