PMI Kabupaten Cirebon Desak Tambahan Gedung dan Alat Baru

INILAHKORAN.ID – Keterbatasan fasilitas mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon mengajukan dukungan serius kepada pemerintah daerah. Permintaan itu mencakup penambahan gedung hingga peremajaan peralatan medis yang dinilai sudah tidak lagi memadai.

Demikian dikatakan Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana. Dia menilai, saat ini PMI Kabupaten Cirebon harus memberikan pelayanan secara optimal. Namun berbagai kebutuhan, mulai dari bangunan, gedung, hingga peralatan kurang memadai.

Dia mengungkapkan, keterbatasan paling terasa ada pada fasilitas laboratorium. Ruangan yang tersedia dinilai terlalu sempit untuk menampung alat maupun aktivitas pelayanan.

“Laboratorium kami sangat terbatas. Dengan alat yang ada, ruangannya sudah tidak mencukupi, bahkan jika ada kunjungan hanya bisa menampung beberapa orang saja,” ungkapnya, Minggu 12 April 2026.

Selain laboratorium, PMI juga membutuhkan tambahan lahan untuk pengembangan gedung pelayanan, ruang relawan, hingga fasilitas bagi Palang Merah Remaja (PMR).

“Kami berharap ada dukungan lahan dan pembangunan gedung agar pelayanan bisa lebih optimal,” pintanya.

Tidak hanya soal bangunan lanjutnya, sejumlah peralatan medis yang digunakan saat ini disebut telah berusia puluhan tahun. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami masih memiliki alat namun usianya cukup lama. Ini kan perlu diganti karena selama ini  prosesnya menjadi lambat,” ungkap Sri Heviyana.

Meski demikian, dia mengakui kebutuhan operasional dasar seperti kantong darah dan reagen masih dapat terpenuhi melalui dukungan APBD serta program bulan dana PMI.

“Alhamdulillah, kebutuhan dasar masih bisa terpenuhi dari dukungan APBD, termasuk untuk kegiatan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengaku pihaknya akan menampung seluruh usulan sebelum dibahas lebih lanjut dalam mekanisme penganggaran daerah.

“Usulan ditampung terlebih dahulu. Nanti akan dibahas di tingkat TAPD dengan melihat kemampuan anggaran dan sumber pendanaannya,” kata Hendra.

Dia menegaskan, setiap pengajuan harus melalui proses pembahasan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah,  akan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal sebelum merealisasikan bantuan.

"Kami akan lihat terlebih dahulu ketersediaan anggarannya ya. Sekarang kan kita sedang mengejar skala prioritas," tukasnya.***