Polemik Food Tray Non Halal, DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan MBG

INILAHKORAN - Polemik temuan food tray atau ompreng non halal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai perhatian publik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap rantai pasok, sertifikasi, hingga perlengkapan pendukung program agar kasus serupa tidak terulang.

Menurut Sandi, fakta bahwa food tray untuk program MBG terindikasi mengandung lemak babi menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk segera melakukan perbaikan sistemik.

“Program MBG adalah program mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat. Temuan ini sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Sandi mengapresiasi langkah proaktif PP Muhammadiyah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mendesak penghentian penggunaan food tray bermasalah sekaligus mendorong percepatan sertifikasi halal untuk semua produk MBG.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas lembaga sangat penting, mulai dari BPJPH, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Kementerian Kesehatan, agar program MBG berjalan sesuai prinsip halal dan aman. Namun, ia mengingatkan koordinasi tidak boleh berhenti pada wacana.

“Harus ada audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok MBG, bukan hanya makanannya, tetapi juga kemasan dan peralatan yang digunakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sandi meminta pemerintah segera menarik food tray yang terindikasi non halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya. Ia juga mendorong percepatan pendampingan serta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang terlibat dalam program MBG, termasuk produsen kemasan makanan.

“Ini penting agar ke depan tidak ada lagi keraguan publik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa program MBG dijalankan sesuai standar gizi dan kehalalan,” pungkasnya.