Program Dokter Desa Belum Mulus, Pemprov Jabar Ungkap Tantangannya

INILAHKORAN.ID - Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang ingin mrnghadirkan dokter di kawasan terpencil dalam program dokter desa belum sepenuhnya mulus sesuai rencana.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengungkap sejumlah tantangan dalam program dokter desa ini. Ia mengungkapkan, program dengan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut ditargetkan dapat menempatkan 200 dokter untuk desa dengan masalah kesehatan tinggi serta aksesibilitas terbatas.

Namun dalam perjalanannya, sejak 2025 lalu hingga sekarang baru 60 dokter yang sudah ditempatkan.

"Tahun kemarin ada 37 orang. Tahun ini (bertambah) jadi 60 orang. Memang tidak mudah ternyata, mencari dokter yang mau bekerja di desa," ujar Vini saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (5/7/2026).

Kendalanya kata dia, banyak dokter yang tidak mau ditempatkan di desa. Bahkan ada yang sudah ditempatkan, namun menyerah dan tidak sanggup melanjutkan kerja mereka.

"Jadi kami kesulitan juga mencari dokter yang mau untuk menjadi dokter desa ini. Harapan kami bisa terus bertambah, karena bisa membantu Puskesmas. Sehingga upaya kesehatan masyarakatnya diperkuat dengan adanya dokter desa," ucapnya.

Mengenai status dokter desa ini, Vini menjelaskan mereka sepenuhnya di bawah tanggung jawab Unpad. Supaya dalam implementasinya lebih profesional.

"Jadi kita memberikan hibah ke Unpad. Unpad yang mengelolanya. Sehingga lebih profrsional. Jalau lihat dari Unpad-nya, memang masih tenaga honorer," katanya.

Selain Unpad, ia mengaku Pemprov Jabar juga menggandeng perguruan tinggi lain seperti Universitas Islam Bandung (Unisba) maupun Maranatha dalam program dokter desa.

"Jadi memang kami perluas, hanya yang mengelolanya Unpad," ujarnya.

Vini berharap, semakin banyak dokter yang dapat terlibat dalam program ini, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jabar. Khususnya di kawasan yang memang kesulitan akses layanan kesehatan atau dengan wilayah risiko kesehatan tinggi.

"Dalam hal ini kita tidak menghentikan upaya-upaya. Unpad sendiri misalnya ada dokternya yang mengundurkan diri, mencari lagi. Tentu ini menggandeng semua universitas-universitas pendidikan kedokteran yang ada di Jawa Barat, supaya dipenuhi kekurangannya," tuturnya.

Sejauh ini, dari 60 dokter yang ditempatkan dalam program dokter desa ada di 17 kabupaten. Di mana dengan riwayat masalah kesehatan yang tinggi, serta aksesibilitas sulit.

"Jadi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kabupaten Bekasi, ini semua kabupaten," katanya.***