Proyek Mastran Dimulai: Langkah Awal Transportasi Massal

Oleh: Yogo Triastopo

Selama bertahun-tahun, Bandung Raya akrab dengan deretan kendaraan yang saling berebut ruang. Setiap pagi, jalan-jalan utama dipenuhi lautan roda yang bergerak perlahan.  Waktu habis di balik kemudi, sementara kemacetan seolah menjadi bagian dari rutinitas yang diterima tanpa banyak pilihan.

Dari Terminal Leuwipanjang, harapan untuk mengubah kebiasaan itu mulai diletakkan. Bukan sekadar batu pertama sebuah proyek, melainkan penanda dimulainya ikhtiar membangun wajah baru transportasi publik. 

Mass Rapid Transit Project (Mastran) berbasis Bus Rapid Transit (BRT) diharapkan kelak menjadi urat nadi yang menghubungkan denyut kehidupan di seluruh Cekungan Bandung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pembangunan tersebut merupakan hasil gotong royong pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota di Bandung Raya.

"Kami bersama-sama dengan Pak Gubernur, kemudian juga para Bupati dan Wali Kota di sekitar Bandung Raya, melakukan groundbreaking mass rapid transit project untuk pembangunan BRT di wilayah Cekungan Bandung," ujar Dudy, Rabu (22/7).

Baginya, BRT bukan hanya menghadirkan bus baru, tetapi membuka kesempatan agar warga memiliki akses terhadap transportasi publik yang lebih nyaman, mudah dijangkau, dan layak menjadi pilihan utama.

"Sehingga diharapkan ke depan Bandung akan menjadi kota metropolitan yang memiliki public transportation yang lebih baik, dan juga dengan keterjangkauan oleh masyarakat yang akan menggunakan fasilitas public transportation ini," katanya.

Pemerintah menargetkan layanan itu mulai beroperasi pada 2027. Sebuah target yang kini sedang dikejar bersama.

"Saya rasa mohon doa restunya agar pembangunan BRT ini dapat segera terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, dan harapannya pada tahun 2027 BRT ini dapat beroperasi untuk melayani masyarakat Bandung Raya," ucap Dudy.

Bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jalur yang tengah dibangun itu tidak mengenal batas administratif. Dia akan melayani siapa pun yang hidup, bekerja, maupun sekadar singgah di Bandung Raya. Bahkan Jatinangor, yang berada di Kabupaten Sumedang, telah masuk dalam cakupan layanan tersebut.

"Sumedang memiliki wilayah namanya Jatinangor, yang sangat dekat dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, itu merupakan bagian dari wilayah kerja BRT," kata Dedi.

Dia berharap proses pembangunan berjalan tanpa hambatan sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

"Dan layanannya bukan hanya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, tetapi ini layanan untuk semua warga yang berada di wilayah Bandung Raya. Bisa jadi mereka tinggal, mereka bepergian, atau mereka berkunjung. Artinya, transportasi itu terbuka untuk semua kalangan," ujarnya.

Namun, menghadirkan transportasi massal tidak cukup hanya dengan membangun jalur dan menghadirkan armada. Kota pun harus ikut berubah. Ruang yang selama ini dipenuhi parkir liar dan lapak di badan jalan perlahan harus ditata agar angkutan umum dapat melaju tanpa tersendat.

Karena itu, Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan wajah baru di sepanjang koridor BRT. Penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang benar-benar terintegrasi.

"Ini bagian dari sebuah upaya kita melakukan terobosan, agar sistem angkutan umum di Bandung Raya ini terintegrasi. Maka masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Menurut Farhan, perubahan itu membutuhkan kerja bersama seluruh pemerintah di kawasan Bandung Raya agar layanan BRT tersambung tanpa terputus oleh batas wilayah.

"Nah dengan demikian, kerjanya terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten yang ada di Bandung Raya termasuk Sumedang tentunya," ujarnya.

Konsekuensinya, koridor BRT harus steril dari parkir di badan jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima. Sebagai gantinya, pemerintah membuka peluang investasi pembangunan gedung parkir.

"Insya Allah, ini akan memberi peluang kepada masuknya investor-investor baru khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT," ujar Farhan.

Menurutnya, gedung parkir menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi massal agar masyarakat tetap mudah berpindah moda.

"Itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir. Kenapa? Karena sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Jadi semua dipindahkan," jelasnya.

Di balik pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui skema public service obligation (PSO) agar layanan transportasi massal tetap terjangkau.

"Kalau PSO, itu sudah jadi komitmen dari awal. Sejak 2024 program ini dicanangkan, pemerintah kota sudah siap untuk di tahun pertama 36 persen dan di tahun kedua 42 persen," ujarnya.

Farhan menilai kontribusi Kota Bandung memang paling besar karena diperkirakan menjadi wilayah dengan jumlah pengguna tertinggi.

"Menurut saya sih fair ya, karena memang pemanfaatan terbesarnya Kota Bandung. Fair lah," tuturnya.

Harapan lain yang sedang diperjuangkan adalah soal tarif. Pemerintah ingin perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum tidak hanya terasa nyaman, tetapi juga ringan di kantong masyarakat.

"Saya lagi berjuang supaya tarifnya Rp7.000 saja," ujarnya.

Sebab, menurut Farhan, ongkos yang terjangkau akan menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mulai meninggalkan kendaraan pribadi.

"Iya, Rp7.000 itu kalau angkot Bandung kan sekarang sudah Rp10.000," tegasnya. (gin)