PT MUJ Bakal Garap Jargas Bandung Raya

INILAHKORAN, Bandung – Optimalisasi penggunaan energi bersih, pemanfaatan gas menjadi fokus utama PT Migas Hulu Jabar (MUJ), melalui proyek jaringan gas (Jargas) paska mendapat persetujuan dari Perusahaan Gas Nasional (PGN), anak perusahaan PT Pertamina terkait pengelolaan dan distribusi gas di daerah.

Sekretaris PT MUJ Muhamad Sani mengatakan, rencananya proyek tersebut akan segera dijalankan pada 2023 dan akan dibangun di Bandung Raya, dimulai dari Kabupaten Bandung Barat (KBB). Diharapkan, dengan adanya proyek tersebut dapat mengatasi kelangkaan suplai gas di tengah masyarakat.

“Ini menjadi salah satu fokus kita, pemanfaatan gas untuk pelayanan kepada masyarakat, komersil ke hotel, restoran maupun industri lewat Jargas. Tahun depan Bandung Raya kita mulai di KBB. Tepatnya di Kota Baru Parahyangan dan nanti baru merambah ke yang lain. Itu kita siapkan dan yang lain kita lihat mana sudah siap, kita eksekusi,” ujar Sani kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

“Sebab memang seharusnya gas ini pakai pipa lewat jalur gas. Beberapa daerah di Jabar sudah begitu seperti Bogor, Depok, Bekasi, Subang, Karawang, Indramayu dan Cirebon. Berhubung Bandung Raya belum, kita akan coba. Ini sebagai transisi kita untuk penggunaan energi bersih. Sekaligus juga mengatasi sering terjadinya kelangkaan gas saat ini,” lanjutnya.

Selain kelangkaan kata dia, biaya Jargas lebih ekonomis bagi masyarakat ketimbang penggunaan tabung seperti sekarang. Sebab biaya operasional dari sistem distribusi tabung dapat terpangkas, sehingga dapat memberikan harga lebih murah bahkan diperkirakan hanya setengah harga dari pengeluaran akan biaya gas tiap bulan.

“Dari sisi biaya, harga lebih murah. Misal rumah tangga pakai tabung gas 3 kg, ternyata kebutuhan sebulan empat tabung. Kalau pertabung harga belinya Rp20 ribu, maka sebulan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp80 ribu. Nah kalau Jargas ini, setelah kita kaji paling Rp40 ribu. Paling mahal Rp60 ribu. Sebab harga aslinya dari sumber gas itu gak sampai 20 persen dari harga eceran. Lalu bisa dipakai kapanpun,” ucapnya.

“Kenapa bisa demikian, karena pertama memang harga gas murah dan sumber gas kita banyak. Kenapa harga gas sekarang mahal, karena biaya operasional distribusinya. Belum lagi bahan baku tabung, 85 persen itu impor. Belum lagi gangguan pada transportasi yang akhirnya jadi langka. Padahal energi itu tidak boleh langka, harus selalu ada. Mengenai mekanismenya, kurang lebih seperti meteran listrik. Biaya bulanan dan itu sudah ada studinya,” sambungnya.

Hanya saja diakui Sani, untuk optimalisasi Jargas dibutuhkan modal besar dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Dia berharap ada perhatian dari pemerintah pusat, untuk menyokong sehingga dapat membantu meringankan masyarakat akan kebutuhan energi.

“Memang dibutuhkan modal besar di awal, infrastruktur. Ini harusnya negara turun tangan, mengingat masalah energi ini terpusat dan pemerintah daerah hanya perpanjangan tangan. Pemerintah membangun semua infrastruktur, kecuali infrastruktur energi. Kita harap negara bisa membantu, karena kalau sudah secara massif harga murah dan ini membantu masyarakat,” jelasnya.

Sementara dari segi keamanan, Sani menyebut Jargas lebih minim risiko ketimbang penggunaan tabung seperti sekarang. Bahkan dikatakannya, sudah ada teknologi yang dapat mengantisipasi kecelakaan mengingat Bandung Raya termasuk daerah rawan bencana, dengan adanya Sesar Lembang.

“Keamanan sudah kita kaji, justru yang sekarang lebih berisiko. Kalau Jargas, kita memakai pipa tekanan rendah. Kemudian secara geologi sudah bisa dipetakan termasuk Sesar Lembang. Teknologi pipa juga sudah canggih, untuk mengakomodir pergerakan tanah. Ada juga teknik penutupan. Misal terjadi gempa, isolasi sudah sangat baik. Kajian ini juga sudah diterapkan banyak negara dan daerah. Seperti di Sumatera sudah massif. Sumatera Barat sudah banyak jaringan gas. Intinya sudah terkendali, sudah dievaluasi. Insyaa Allah aman,” kata Sani. (Yuliantono)